Pada Senin (24/9) pukul 15.30, mediasi diadakan di IRC Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia (UII) untuk membahas kejelasan penyelenggaraan kegiatan asistensi dan peran Civil Engineering Learning Squad (CELS). Acara ini dihadiri oleh perwakilan Program Studi Teknik Sipil, anggota CELS, asisten dosen, dan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HMTS).

Pembentukan CELS

CELS merupakan student staff yang berada di bawah naungan Program Studi Teknik Sipil. Dibentuk sebagai inisiatif prodi, CELS diharapkan mampu mengatasi ketidakjelasan dalam Standard Operating Procedure (SOP) dan administrasi asistensi yang selama ini dinilai kurang efektif, terutama karena banyak mahasiswa dengan masa studi yang panjang. CELS juga diharapkan mampu menertibkan kegiatan asistensi, menjembatani komunikasi antara prodi dan asisten, serta menjadi wadah silaturahmi dan kerja sama dalam mendukung kegiatan akademik.

Munculnya Polemik

Polemik terkait CELS bermula dari keresahan mahasiswa dan asisten dosen yang tercermin melalui survei dan kemudian dirangkum dalam surat polemik yang diajukan kepada Program Studi. Masalah yang disorot mencakup ketidakjelasan penyelenggaraan asistensi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan kegiatan, serta keterlambatan pembayaran honorarium asisten dosen.

Hasil Mediasi

Menanggapi polemik ini, prodi menjelaskan bahwa CELS memiliki tugas membantu prodi dalam hal asistensi, termasuk pembuatan SOP, pengaturan komunikasi antara prodi dan asisten, serta publikasi dan rekap pendaftar asisten dosen. Namun, proses seleksi asisten sepenuhnya dilakukan oleh prodi tanpa campur tangan CELS, dan anggota CELS tidak memiliki prioritas khusus untuk menjadi asisten. Prodi juga mengakui adanya beberapa kendala terkait koordinasi, seperti dalam distribusi presensi asisten dosen dan alur kegiatan praktikum yang mengalami gangguan administrasi. Kendala ini muncul akibat CELS yang masih baru dan masih dalam tahap adaptasi, baik dari pihak laboratorium maupun CELS itu sendiri. Prodi menyampaikan bahwa evaluasi akan terus dilakukan agar koordinasi berjalan lebih baik kedepannya.

Polemik Mundurnya Wakil Ketua CELS

Salah satu isu yang dibahas dalam mediasi ini adalah mundurnya Wakil Ketua CELS, yang juga merupakan asisten dosen dengan tanggung jawab mengampu sembilan kelas. Pihak prodi dan CELS mengakui adanya kekosongan regulasi, karena SOP yang mengatur hal tersebut masih dalam proses penyusunan. Ke depannya, CELS berkomitmen untuk menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat agar dapat berfungsi dengan lebih baik.

Permasalahan Honorarium Asisten Dosen

Selain polemik terkait CELS, keterlambatan honorarium asisten dosen juga menjadi sorotan. Beberapa asisten dosen merasa bahwa fee yang diterima terlalu kecil, dan keterlambatan pembayaran yang terjadi setiap semester menimbulkan keresahan, bahkan muncul kekhawatiran adanya aksi mogok jika masalah ini tidak segera diatasi.
Pihak prodi menanggapi bahwa honorarium adalah imbalan jasa yang bukan merupakan gaji pokok, dan keterlambatan pembayaran terkait dengan proses eksekusi di tingkat fakultas. Setelah diajukan oleh prodi, honor harus disetujui oleh fakultas dan kemudian dieksekusi oleh divisi keuangan. Karena hanya ada satu divisi keuangan untuk seluruh fakultas, prodi hanya dapat memberikan estimasi waktu pembayaran. Prodi juga menekankan bahwa menjadi asisten dosen seharusnya lebih berorientasi pada pengembangan diri, bukan semata-mata untuk mendapatkan honorarium, dengan mengingat prinsip ibadah dan produktivitas dalam bekerja.

Menutup mediasi ini, pihak prodi menyampaikan permohonan maaf terkait berbagai polemik yang terjadi, terutama ketidakjelasan koordinasi dan keterlambatan pembayaran honorarium. Prodi berharap agar CELS dapat berkembang dan berfungsi lebih baik di masa mendatang. Selain itu, prodi juga berterima kasih atas surat yang diajukan, karena menunjukkan adanya diskusi yang sehat dan harapan untuk perbaikan kegiatan akademis. Komunikasi yang baik antara prodi, asisten dosen, CELS, dan HMTS diharapkan dapat terus terjalin demi kemajuan bersama.