Ilustrasi Oleh Mu’aafii Najwan Rabbaanii
Ambisi Indonesia mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat kembali menjadi sorotan setelah perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil. Meskipun pemerintah menegaskan komitmen kuat terhadap agenda iklim global, sejumlah pihak internasional menilai langkah transisi energi Indonesia masih belum memenuhi ekspektasi global, terutama terkait penggunaan bahan bakar fosil.
Dalam forum tersebut, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hasyim Djojohadikusumo, menyampaikan penjelasan mengenai posisi Indonesia. Ia menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena pertimbangan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur energi.
“Indonesia adalah produsen dan pengguna energi fosil. Banyak negara mendesak kita melakukan phase out, tapi itu tidak realistis. Posisi Indonesia adalah phase down, pengurangan bertahap,” ujar Hasyim.
Ia menambahkan bahwa langkah yang terlalu ekstrem berpotensi merugikan perekonomian nasional. “We do not want to commit economic suicide,” katanya.
Menurut Hasyim, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Target ini, menurutnya, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya konsumsi energi, yang sebagian besar masih berasal dari batu bara, minyak, dan gas. “Jika pertumbuhan tinggi yang dikejar, konsumsi energi pasti meningkat. Kondisinya memang tidak mudah,” ujarnya.
Negosiasi di arena COP30 berlangsung panjang dan kompleks. Delegasi Indonesia yang terdiri dari 92 orang terlibat dalam pembahasan berbagai isu krusial, seperti mitigasi, adaptasi, pendanaan iklim, loss and damage, transparansi, Article 6, teknologi, hingga isu masyarakat adat.
Namun, menurut para pejabat RI, perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang kembali menjadi tantangan utama. Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menilai sejumlah negara maju masih menggunakan isu perubahan iklim sebagai instrumen untuk memasang hambatan perdagangan bagi negara berkembang.
“Masih ada kebijakan yang membuat negara berkembang kesulitan masuk ke pasar negara maju dengan dalih perubahan iklim. Ini yang menjadi tantangan dalam negosiasi,” kata Hanif.
Ia menegaskan bahwa komitmen global harus berjalan bersama. “Percuma satu negara mengurangi emisi kalau negara lain tidak melakukan hal yang sama. Penanganan iklim tidak bisa satu arah,” ujarnya.
Selain mengikuti perundingan formal, Indonesia juga menampilkan berbagai program transisi energi melalui Paviliun Indonesia. Salah satu yang mendapat perhatian adalah inovasi bahan bakar pesawat yang dikembangkan Pertamina dari minyak jelantah (used cooking oil).
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa bahan bakar berbasis minyak jelantah tersebut telah diuji menggunakan pesawat milik Pelita Air. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai bergerak menuju bahan bakar rendah karbon di sektor penerbangan, yang merupakan salah satu penyumbang emisi signifikan.
“Ini adalah bentuk komitmen Pertamina dalam mendukung target penurunan emisi. Kami ingin menunjukkan bahwa teknologi berbasis bahan baku terbarukan bisa dikembangkan,” ujar Agung.
Ia juga menyoroti keberhasilan Brasil, tuan rumah COP30, dalam menerapkan bahan bakar etanol berbasis tanaman seperti tebu dan jagung. Menurutnya, model pengembangan energi bersih Brasil dapat menjadi rujukan bagi Indonesia. “Brasil menunjukkan bahwa transisi energi bisa tetap mendorong ekonomi sekaligus menjaga hutan,” katanya.
Meski banyak inovasi dikembangkan, Indonesia tetap menghadapi dilema besar: bagaimana menyeimbangkan transisi energi dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tinggi. Sejumlah program pemerintah, termasuk pembangunan industri dan manufaktur besar, membutuhkan energi dalam jumlah besar dan stabil, yang hingga kini masih sangat bertumpu pada fosil.
Hasyim mengakui bahwa percepatan transisi energi tidak bisa terlepas dari kemampuan fiskal dan kesiapan teknologi domestik. Ia menyebut Indonesia akan tetap bergerak ke arah pengurangan emisi, tetapi dengan pertimbangan realistis. “Kita commit, dan tetap commit. Hanya saja harus bertahap,” katanya.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam menekan emisi. Menurut para pejabat, perubahan perilaku sehari-hari seperti pengelolaan sampah, pengurangan pembakaran sampah, dan pemanfaatan kembali limbah rumah tangga akan memberikan dampak besar jika dilakukan secara luas.
Pemerintah menilai kesadaran publik masih menjadi tantangan, terutama karena kerusakan lingkungan sering kali dianggap sebagai kesalahan pemerintah semata. Padahal, kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan, membakar sampah, hingga membuang limbah makanan juga turut meningkatkan polusi.
Melalui rangkaian agenda COP30, pemerintah menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap perjanjian Paris dan target net zero tetap kuat. Namun, strategi yang ditempuh bersifat bertahap sesuai kondisi ekonomi, kesiapan teknologi, dan struktur energi nasional yang masih didominasi fosil.
Pemerintah berharap fondasi transisi energi yang dibangun saat ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global serta membuka jalan menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Narasi Oleh Rehan Kurnia Putra