Foto Oleh Muhamad Candra Purnama
Social movement institute (SMI) menggelar rangkaian acara kegiatan dengan judul “Membaca Ulang Posisi Polisi: bukan lagi ‘presisi’, Tapi Kini Prihatin!” pada 1-5 juli 2025,Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan membuka ruang kritik terhadap pihak kepolisian, khusunya penyalahgunaan wewenang di era pasca era reformasi
Dalam event ini, masyarakat diajak untuk berpastisipasi lewat berbagai acara seperti lomba kreatif (poster, lukisan, dan video tiktok), orasi publik, pameran seni, diskusi, hingga pemutaran film bertema kekuasaan dan keamanan. Semua dirancang untuk melibatkan generasi anak muda dan warga sipil agar lebih berani menyuarakan pandangan kritis terhadap kinerja pihak kepolisian.
Selain menjadi wadah ekspresi masyarakat, kegiatan ini juga berperan sebagai ajang penyatuan gerakan antara organisasi masyarakat sipil, para aktivis, dan kalangan akademisi yang telah lama berkecimpung dalam isu demokrasi dan keadilan sosial. Kerja sama lintas kelompok ini menegaskan bahwa transformasi institusi bukanlah tugas individu atau lembaga tertentu saja, melainkan hasil dari dorongan kolektif yang membutuhkan keberanian bersama.
Tak hanya itu, acara ini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengedukasi publik mengenai hak-hak sipil serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja lembaga negara. Melalui pendekatan yang terbuka dan inovatif, SMI berusaha merangkul berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya merasa tidak terhubung dengan persoalan struktural dan dinamika kekuasaan politik.
“Bukan lagi waktunya kita bicara bahwa polisi hanya butuh dibenahi secara internal. Perlu tekanan nyata dari publik untuk mendorong perubahan mendasar,” ujar Achmad Fauzan dari SMI dalam surat undangan resminya.
Latar belakang kegiatan ini merujuk pada berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian, mulai dari dugaan korupsi, represi terhadap warga, kriminalisasi aktivis, hingga tragedi besar seperti Kanjuruhan dan kasus lainya. Rangkaian acara ini banyak menyinggung soal peran polisi yang seharusnya memberi rasa aman, tapi justru sering kali jadi alasan munculnya rasa takut.
Di hari pertama, kegiatan dibuka dengan orasi publik, di mana para akademisi dan pengamat hukum mengulas soal ketimpangan kekuasaan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Berbagai pelanggaran HAM disorot secara lugas — mulai dari kasus penembakan tanpa proses hukum, tindakan kekerasan, hingga upaya kriminalisasi terhadap warga sipil yang bersuara kritis.
Pameran seni yang berlangsung pada 1–5 Juli menghadirkan berbagai karya visual yang mengungkap sisi kelam dari kinerja aparat — mulai dari lukisan, poster, hingga instalasi. Karya-karya ini merefleksikan pertentangan tajam antara slogan “Presisi” dan kenyataan represif yang dialami masyarakat. Tak sekadar ekspresi artistik, seluruh karya menjadi wujud perlawanan naratif yang kuat dari generasi muda.
Diskusi yang berlangsung pada 3 Juli menjadi salah satu sesi paling dinamis dalam rangkaian acara. Bukan hanya berisi teori atau unek-unek semata, forum ini menyuarakan ajakan nyata kepada publik untuk ambil bagian dalam mengawasi dan mendorong reformasi institusi kepolisian. Para peserta diajak menyadari bahwa diamnya masyarakat hanya akan memperpanjang ketidakadilan.
Sebagai penutup rangkaian acara, pemutaran film pada 5 Juli menampilkan potret relasi antara masyarakat dan aparat dalam beragam konteks sosial. Setelah film selesai, sesi refleksi dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar: seperti apa idealnya peran polisi dalam sistem demokrasi? Mungkinkah aparat benar-benar berpihak kepada rakyat alih-alih tunduk pada kekuasaan?
Acara ini tidak berhenti pada kritik. Justru, menawarkan harapan bahwa tekanan publik bisa menjadi alat perubahan. Anak-anak muda, pelajar, dan mahasiswa yang selama ini hanya jadi objek represi kini diajak jadi aktor demokrasi.
Rangkaian acara berlangsung pada pukul 19.00–22.00 WIB setiap malamnya, terbuka untuk umum, dan mengajak peserta untuk membayangkan ulang wajah ideal kepolisian di masa depan: berpihak pada warga, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik.
Penulis Oleh Fikri Raffi Aqilah Darma