Ilustrasi Oleh Luthfi Mahendra
Gelombang demonstrasi kembali mengguncang kompleks DPR RI sejak 25 Agustus 2025. Masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul melakukan demonstrasi guna meluapkan kekecewaan terhadap wakil rakyat. Massa menuntut pembubaran DPR, penolakan rancangan RUU KUHAP yang dinilai bermasalah, transparansi gaji anggota dewan, serta pembatalan kebijakan tunjangan rumah dan rencana kenaikan gaji DPR. Aksi yang berlangsung hingga 29 Agustus ini merefleksikan akumulasi kemarahan publik atas gaya hidup mewah pejabat di tengah krisis yang dirasakan masyarakat.
Ironisnya, ketika rakyat berhari-hari bersuara di jalan, pemerintah justru menggelar seremoni penganugerahan tanda kehormatan di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma, hingga Bintang Sakti kepada sejumlah tokoh. Nama-nama besar seperti Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan Najamuddin tercatat sebagai penerima. Namun daftar itu menuai kritik setelah muncul nama Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia yang pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi dana BI tahun 2008. Ia terbukti menyelewengkan dana sebesar Rp100 miliar melalui Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), di mana sebagian dana tersebut dialirkan untuk menyuap anggota DPR.
Situasi di lapangan kian memanas seiring sikap represif aparat terhadap massa aksi. Bentrokan pecah hampir setiap malam, gas air mata dan water cannon ditembakkan ke arah demonstran yang bertahan di sekitar Gedung DPR. Sejumlah peserta aksi mengalami luka, bahkan puluhan orang ditangkap dan dibawa ke mobil tahanan. Menurut laporan lembaga bantuan hukum, ratusan peserta aksi telah diamankan sejak demonstrasi berlangsung, sementara puluhan lainnya mengalami luka akibat pemukulan dan tembakan gas air mata.
Tragedi paling memilukan terjadi saat seorang pengemudi ojek online dikabarkan tewas setelah terlindas mobil taktis aparat di tengah kericuhan. Peristiwa itu memicu gelombang kecaman luas di media sosial. Publik menilai aparat semakin brutal dalam menghadapi aspirasi rakyat, alih-alih melindungi mereka.
Rangkaian kekerasan ini semakin mempertegas jurang antara rakyat dan penguasa. Di satu sisi, warga yang mengeluhkan kesenjangan dan kebijakan DPR justru dihadiahi represi. Di sisi lain, pemerintah sibuk berbagi penghargaan dan meresmikan kenaikan gaji pejabat. Perbedaan mencolok ini kian menegaskan pandangan publik bahwa negara lebih mengutamakan kepentingan elit dibanding kebutuhan rakyat.
Gelombang protes yang berlangsung selama empat hari ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Tuntutan agar DPR dibubarkan dan kebijakan kenaikan gaji dibatalkan masih terus disuarakan, sementara publik menunggu apakah pemerintah akan membuka ruang dialog atau tetap membalas suara rakyat dengan kekerasan.
Narasi : M.Rafi Alamsyah
