Bagikan Artikel ini:

(Kampus Terpadu, SOLIDpress.co) Kamis malam (3/12) bertempat di Basement Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UII) mengadakan Forum Aspirasi dan Hasil Kerja I (FORASLAK I). Forum yang dihadiri oleh lembaga kemahasiswaan universitas dan fakultas serta mahasiswa umum ini bertujuan untuk memaparkan hasil kerja yang dilakukan DPM UII pada awal periode kepengurusan hingga bulan November 2015.

Dalam forum tersebut, DPM UII menyampaikan hasil kerja yang dilakukan setiap komisi dalam kepengurusan yang sedang dijalankan. Adapun yang disampaikan setiap komisi berkaitan dengan tugas dari masing-masing bidang yang sudah terlaksana berikut kesulitan dalam pelaksanaanya.  Salah satunya pada Komisi II DPMU UII  yang bergerak di bidang jaringan dan advokasi mengatakan bahwa masih sulit untuk melakukan koordinasi dengan institusi yang ada di dalam kampus. “Koordinasi dengan institusi-institusi di kampus saat ini belum berjalan maksimal, karena pada taktiknya sangat susah untuk membuka ruang komunikasi,” ujar Aulia Riza sebagai ketua Komisi II DPM UII. Hal tersebut masih diupayakan oleh Komisi II DPMU UII agar ruang gerak Keluarga Mahasiswa UII (KM UII) dengan institusi kampus tidak dibatasi.

Sama halnya dengan Komisi II DPM UII, pada Komisi III DPM UII pun mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kerja. Komisi DPM UII yang memegang bidang administrasi dan keuangan mahasiswa ini mengaku bahwa memegang keuangan dan administrasi KM UII merupakan tanggung jawab yang berat. Seiring berjalannya periodesasi masa jabatan DPM UII, Komisi III telah membuat beberapa kebijakan untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya. “Adapun kebijakan yang telah dibuat dalam forum pleno UII dan hasil rapat koordinasi bersama bagian keuangan KM UII dan seluruh DPM di UII,” ucap Dina Khairunisyah yang akrab dipanggil Nesya ini. Nesya selaku ketua Komisi III UII menjelaskan bahwa sebagian kebijakan tersebut sudah dilaksanakan dan sudah tertulis dalam Surat Keputusan DPM UII. SK DPM UII berisi pengadaan rekening kelembagaan UII dan petunjuk mekanisme keuangan UII. “Inisiasi ke depan Komisi III DPM UII akan membuat tim kerja terfokus pada tim audit,” tambah Nesya.

Pemaparan hasil kerja DPM UII telah memasuki Komisi IV DPM UII. Bidang yang berperan penting dalam bagian pengelolaan aset dan inventaris yang beranggotakan tiga orang pengurus ini telah membuat tim kerja Student Convention Center (SCC). Tim kerja SCC ini nantinya yang akan membantu Komisi IV DPM UII dalam mengelola gedung SCC UII. Untuk almamater Komisi IV DPM UII membuat tim kerja yang bertugas dalam bidang pengadaan dan desain. “Untuk tim kerja almamater kami meminta bantuan KOPMA (Koperasi Mahasiswa) untuk mendelegasikan anggotanya dalam tim kerja jas almamater,” jelas Sobar Ganda Permana, salah satu anggota Komisi IV DPM UII. Komisi  IV pun  menurut Wahyu Hidayat, selaku ketua komisi, telah mempunyai target kerja yang sudah direncanakan, “Target kita ke depan untuk membenahi fasilitas gedung SCC tentu saja dari segi renovasi.”

Dari pemaparan hasi kerja DPM UII selama lima bulan ini, banyak tanggapan terutama dari bagian keuangan dan keterbukaan informasi. Seperti pada rapat koordinasi untuk membuat kebijakan dalam mengurus administrasi dan keuangan KM UII. Dari Komisi I DPM UII belum menyebarkan surat pemberitahuan terhadap seluruh lembaga KM UII.”Setahu saya surat pemberitahuannya sekarang berkurang, lebih lewat ke media sosial,” tutur Ardiansyah Maulana, ketua DPM Fakultas Hukum UII.  Hal tersebut dibenarkan Komisi I DPM UII. Menurut Alfredho Perdana selaku anggota Komisi I pada rapat koordinasi dengan seluruh DPM UII tidak menggunakan undangan karena bersifat informal, tetapi pada rapat dengan seluruh bagian keuangan KM UII sudah diedarkan undangannya. “Pada pertemuan kedua kami membuat surat untuk administrasinya, tetapi untuk Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi kami kirim softfilenya lewat madia sosial karena terkendala jarak,” kata Alfredo.

Kurangnya informasi ini juga terjadi antara DPM UII dengan institusi kampus. Hal ini terjadi karena masih sulitnya meminta transparasi data. Dalam institusi kampus UII belum ada lembaga informasi yang menyediakan data. ”Lembaga penyedia informasi itu memang harus ada, mungkin lembaga itu nantinya di bawah yayasan,” jelas Aulia Riza.

Secara umum adanya Forlaslak ini bertujuan untuk menyampaikan hasil kerja DPM UII. “Tujuan dari Forlaslak sendiri sudah jelas dari namanya. Mahasiswa dapat memberikan saran terhadap kinerja DPM UII,” ucap Muhammad AD Zikri selaku Seketaris Jendral DPM UII. “Landasan diadakan FORLASLAK sendiri sudah tercantum dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa UII (PDKM UII) pada pasal 22 Bab VII tentang Lembaga-lembaga dan dilaksanakan dalam rentan waktu setiap tiga bulan selama masa jabatan,” tambahnya.

Menurut Maulana Arif Rahman Hakim selaku Wakil ketua DPM UII banyaknya saran dan tanggapan mahasiswa dari forum tersebut menandakan bahwa hasil kerja DPM UII masih banyak kekurangan.  ”DPM UII sendiri memang masih banyak kekurangan, kedepannya harus ada optimalisasi sebagai hal yang harus kita maksimalkan,” jelasnya.

AD Zikri sendiri mengatakan bahwa DPM UII akan segera menindak lanjuti aspirasi mahasiswa. “Harapannya setelah adanya Forlaslak, sesegera mungkin DPM UII memfollow-up apa saja yang sudah disampaikan mahasiswa setelah DPM UII sendiri melakukan evaluasi internal,” tutup AD Zikri.

(Arifin Agus Setiawan)

Bagikan Artikel ini: