Bagikan Artikel ini:

(SOLIDpress.co, Kampus Terpadu) Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa)  merupakan ajang bergengsi yang diadakan setiap tahun dan bertujuan untuk reorganisasi kepengurusan baik di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) maupun di Universitas Islam Indonesia (UII). Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 16 September 2018 sampai 26 Oktober 2018 sesuai dengan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Keluarga Mahasiswa (KM) UII Nomor 2 Tahun 2018, bertempatkan di masing-masing fakultas dan kampus terpadu UII, serta dikomandoi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) UII dalam mengawasi jalannya kegiatan ini.

Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa)  merupakan ajang bergengsi yang diadakan setiap tahun dan bertujuan untuk reorganisasi kepengurusan baik di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) maupun di Universitas Islam Indonesia (UII). Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 16 September 2018 sampai 26 Oktober 2018 sesuai dengan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Keluarga Mahasiswa (KM) UII Nomor 2 Tahun 2018, bertempatkan di masing-masing fakultas dan kampus terpadu UII, serta dikomandoi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) UII dalam mengawasi jalannya kegiatan ini.

Momentum Pemilwa ini merupakan titik balik antara animo mahasiswa dengan yang akan memimpin mahasiswa nantinya, di mana perlunya partisipasi oleh mahasiswa untuk menentukan siapa yang berhak dan memiliki kompetensi untuk membuat langkah perubahan baru dan perlunya wakil mahasiswa yang berkompeten sehingga terbentuknya demokrasi yang diinginkan. Calon legislatif  misalnya, mereka yang akan memimpin harus memiliki kapabilitas serta tanggung jawab agar demokrasi UII dapat berjalan dengan baik. Lagi, mahasiswa seharusnya memiliki kesadaran mengenai Pemilwa, karena wakil mahasiswa dipilih oleh mahasiswa itu sendiri untuk mewakili seluruh mahasiswa.

Namun, dalam pelaksanaannya timbul tanda tanya besar tentang apa Pemilwa itu sebenarnya, baik dari sudut pandang mahasiswa, KPU, dan calon legislatif.  KPU mengklaim bahwa permasalahan timbul karena kurangnya kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam menyukseskan acara ini yang seharusnya dipilih oleh mahasiswa itu sendiri untuk mewakili seluruh mahasiswa. Mahasiswa dianggap bersifat acuh tak acuh sehingga timbulnya kesalahpahaman. “Mahasiswa seharusnya bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya, jangan hanya menerima saja tapi harus mencari informasi mengenai Pemilwa ini,” papar Bagas Abiyogo selaku legislatif terpilih tingkat universitas. Di sisi lain, mahasiswa menganggap kurangnya sosialisasi dan mendapatkan informasi mengenai Pemilwa sehingga mereka lebih memilih untuk tidak menyalurkan aspirasinya dan menganggap Pemilwa sebagai angin belaka.

Lain lagi halnya dengan ketidakpuasan antara calon legislatif dengan KPU. Mereka berpendapat bahwa jalannya Pemilwa tahun ini lebih parah dari tahun kemarin, di mana calon legislatif menganggap kurangnya koordinasi serta persiapan dari KPU, kurang transparannya sistem pemilihan, dan tidak mendapatkan pengabaran yang jelas tentang pencalonan diri. Sehingga munculnya permasalahan seperti kotak kosong Fakultas Ekonomi (FE) dan kurangnya calon legislatif yang mencalonkan diri di FPSB.  KPU berpendapat bahwa hal tersebut berasal dari calon legislatif itu sendiri seperti ketidakpahaman calon legislatif yang mencalonkan diri. “Kendala yang dialami mungkin jalannya Pemilwa yang direspon dengan berbagai nyinyiran, dan cibiran-cibiran. Namun, hal ini tidak kami (KPU) jadikan masalah serius karena masih bisa diatasi dan masih berjalan sesuai rencana”, tutur Gharby selaku ketua KPU 2018.

Beranjak dari ketidakrelevansi antara KPU-Mahasiswa-Calon Legislatif, pada Pemilwa tahun ini terdapat perbedaan dengan Pemilwa tahun sebelumnya dari segi konsep pelaksanaannya. Pertama, jika tahun sebelumnya pengumpulan berkas dilakukan empat hari dari siang sampai sore dan revisi berkas dari jam 19.00 WIB – 22.00 WIB, maka tahun ini calon legislatif dapat mengumpulkan berkas dalam waktu yang tak terbatas dan dapat merevisi berkali-kali sampai calon legislatif dapat memenuhi syarat administrasi. Kedua, perbedaannya adalah proses pemilihan suara yang dilaksanakan lima hari (Senin-Jumat) sedangkan tahun sebelumnya hanya berkisar tiga hari.

Artinya, hal ini dapat mempermudah para calon legislatif pada perhitungan suara sehingga mendapatkan suara yang lebih banyak.  “Perbedaan konsep tahun ini dianggap berjalan mulus oleh pihak KPU, namun menurut saya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki walaupun secara keseluruhan sudah matang dalam pelaksanaan konsepnya.” Tanggap Vicky selaku mahasiswa Jurusan Akuntansi 2014. Mengenai perbedaan konsep inidapat dilihat oleh kasus kotak kosong yang terjadi di FE UII. “Secara garis besar calon legislatif FE UII telah mengumpulkan berkas sesuai persyaratan, namun KPU menanggap bahwa berkas yang diserahkan calon legislatif tidak sesuai persyaratan, ditambah lagi dengan sosialisasi kepada calon legislatif yang kurang, dan tahapan mengenai alur Pemilwa yang tidak ada pengabaran, sehingga datanglah deklarasi mendukung kotak kosong untuk menyalurkan aspirasi mahsiswa FE UII.” Tambahnya singkat. “Jujur, tahun ini kurang dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat dari kurangnya mahasiswa yang mendapatkan informasi, dan problematika yang belum teratasi. Terkhusus dari fakultas saya sendiri adanya orasi pengunduran diri. Lucu sih.” Jawabnya.

Manifestasi Sistem Semi Parlementer-Presidensil

Terkait dengan aktualisasi calon legislatif dengan sistem yang akan mereka jalani nantinya, demokrasi UII menganggap mereka memiliki sistem yang berbeda dengan kampus-kampus lainnya. UII menganut pencampuran antara sistem Parlementer dan Presidensil dimana mengambil sisi baik dari kedua sistem pemerintahan tersebut lalu diimplementasikan dalam student goverment.   Selama perjalanan kedua sistem ini, belum bisa dikatakan efektif, “Karena tergantung orang-orang yang menjalankannya. Sistem Parlementer dianggap kurang mengangkat moral mahasiswa karena dalam jalannya demokrasi butuh sesosok penokohan.” Tutur Bagas Abiyogo.

Sistem Presidensil pun dikatakan belum sepaham dengan mahasiswa karena bersifat otoriter, dan jika ingin berganti sepenuhnya ke sistem Parlementer atau Presidensil maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk kembali menyusun dan membentuk regulasi baru, dan melakukan uji coba dalam pelaksanannya. “Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pencampuran antara kedua sistem ini adalah jalan tengah demokrasi UII walaupun dalam penjabarannya masih terdapat simpang siur, jangan salahkan sistemnya namun pertanyakan orang-orang yang menjalankan sistem tersebut. Karena saya melihat ada yang tidak benar dalam pelakasanannya. Jangan cuma mengkritik. Kalau kamu melihat ada kesalahan, maka masuk kedalam sistem, dan perbaiki,” jelas mahasiswa yang akrab disapa Bagas ini.

Track Record DPM

Kilas singkat mengenai perjalan DPM satu tahun kebelakang dianggap sudah menjalankan ranahnya masing-masing sesuai yang telah ditetapkan untuk DPM  FTSP. “Kinerja DPM FTSP sendiri sudah bagus dan berjalan sesuai tugasnya, terkait regulasi, administrasi, budgeting, dan controlling. Tapi, terdapat kurangnya ketegasan antara profesional dan kekeluargaan yang belum menurut saya dan perlu untuk diperbaiki kedepannya.” sahut Itmami Ni’ami Faiz selaku legislatif DPM FTSP Periode 2019/2020.

Masih menurut Itmami, DPM UII sendiri masih banyak yang harus dikoreksi mengenai kinerja mereka. DPM UII dinilai kurang teliti, kurang aspiratif dalam menampung keluh mahasiswa, dan mahasiswa juga menganggap DPM UII terlalu mementingkan kepentingan suatu organisasi sampai-sampai dilemparkan menjadi kepentingan UII yang seharusnya diluar struktur KM UII. “Cara yang tepat untuk meluruskan benang kusut ini adalah DPM UII Periode baru harus mengontrol dan mengoordinasi, bukan hanya sebatas memajang nama belaka agar tercapainya demokrasi seutuhnya, agar mahasiswa antusias dalam berdemokrasi, sehingga terjadinya relevansi yang baik antara KPU, Mahasiswa, dan Calon Legislatif.” Tambahnya.

Oleh : Andifa Khalida Azzara
Reporter : Andifa Khalida A, Ega Elita, Nabila Hasna, Bagas Hadi
Foto: Nabila Hasna


Tulisan ini telah terbit sebelumnya pada Buletin Landscape Edisi Magang SOLID 2018.  Untuk selengkapnya, silakan unduh Buletin Landscape Edisi Magang SOLID 2018 pada tautan ini.

Bagikan Artikel ini: