Bagikan Artikel ini:

Ray Bradpury mengawali cerita pada buku distopia miliknya dengan kalimat “it was a pleasure to burn” pada Oktober 1953. Buku ini bercerita tentang seorang pemadam ke­bakaran yang merupakan representatif dari pemerintah benama Guy Montag. Ketika itu, pemada­man kebakaran juga bertindak sebagai pembakar buku. Membaca buku adalah sebuah bentuk melawan hukum, terlebih menyimpannya. Slogan mereka sederhana, “we burn them to ashes and then burn the ashes.”

Suatu ketika Montag justru bertemu dengan gadis manis Clarisse McClellan yang mer­upakan calon guru dan setelahnya, tanpa sepen­getahuan banyak orang, Montag mulai membaca buku dan menggemarinya. Hal itu juga membuat­nya bertemu dengan orang-orang yang mengingat isi buku di kotanya. Tetapi, banyak di antara mere­ka mengasingkan diri ke kota lain karena tak mau melawan. Ray Bradpury sejatinya ingin menyam­paikan pesan bagaimana masyarakat pada masa itu yang memilih diam saat ditekan dan pemerintah yang cenderung paranoid terhadap masyarakatnya sendiri.

Di beberapa rezim, adalah hal lumrah untuk memberungus buku secara besar-besaran sebagai awal dimulainya sebuah peradaban. Fernando Baez mengungkap dalam bukunya Penghancuran Buku dari Masa ke Masa menyebutkan bangsa Sumeria (sekarang Irak) menjadi bangsa pertama yang menghancurkan buku pada tahun 4000-an sebelum masehi, saat itu buku masih terbuat dari tanah liat. Lalu juga di Tiongkok pada tahun 213 se­belum masehi dibawah pemerintahan Hao Zheng dan yang paling tersohor, tentulah pembakaran buku oleh kelompok Nazi yang dipimpin oleh Hitler sekitar tahun 1933.

Lalu mengapa buku bisa menjadi arena kon­testasi seberingas itu? bukankah dia hanya benda diam seperti kebanyakan benda buatan manusia lainnya. Meminjam perkataan seorang penyair pro­gresif Jerman Heinrich Heine, dia berujar,“Where they have burned books, they will end in burning human beings.” Apa yang disampaikan Heinrich da­lam bukunya Almansor seabad sebelum kelompok Nazi melakukan pembakaran buku tampaknya be­gitu relevan. Membakar atau menghancurkan buku hanyalah sebuah awalan, bahkan penulis-penu­lis buku tersebut dipaksa membakar karya mer­eka sendiri. Setelahnya, tentulah para penguasa dapat memainkan bidak caturnya seperti yang dikehendaki.

Di Indonesia sendiri, praktik pelarangan buku lahir sejak zaman Kesultanan Mataram, kolo­nialisme belanda, hingga pada puncak kejayaannya di rezim Soeharto. Dasar hukum pelarangan buku pertama kali di Indonesia hadir melalui UU Nomor 4/PNPS/1963. Undang-undang yang terlampau bapuk tersebut telah dicabut keberadaannya oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 karena bertentangan dengan UUD pasal 28 H ayat 4.Im­plikasi dari peraturan tersebut, negara tidak dapat melakukan penyitaan buku secara langsung tanpa melalui proses peradilan.

Pemberengusan buku barangkali tidak ter­jadi sekejam pada beberapa dekade ke belakang, tetapi tetap saja praktik pelarangan buku dan di­skusi buku kadang kerap kali terjadi di negeri ini. Sebut saja pembakaran buku yang dilakukan oleh Toko Buku Gramedia akibat tekanan salah satu or­mas, aksi razia buku di Ternate, Bandung dan Yog­yakarta. Tentulah hal ini menjadi sebuah paradoks di saat negara kita menganut bentuk pemerintahan demokrasi tetapi tidak dijalankan sepenuhnya.

Bagikan Artikel ini: