Bagikan Artikel ini:

SOLIDpress.co, Kampus UGM – Sabtu (17/12) malam pukul 18.30 WIB, beberapa elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jogja yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Untuk Kendeng mengadakan aksi menyambut kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Universitas Gadjah Mada (UGM). Kedatangan Ganjar ke UGM tersebut diketahui untuk menghadiri salah satu rangkaian agenda Dies Natalis Keluarga Alumni UGM.

Muhammad Nasihuddin selaku Kordinator Umum mengatakan bahwa aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas kepada warga-warga Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang belum lama ini telah dilukai kembali perasaannya menyusul Surat Keputusan (SK) Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Ganjar tanpa sepengetahuan warga. “Ini aksi solidaritas untuk sedulur Kendeng yang hingga hari ini terus terzalimi,” katanya.

Berkaitan dengan izin lingkungan baru, pasca aksi longmarch warga Kendeng sejauh 150 kilometer dari Rembang ke Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 5 sampai 9 Desember, dari berbagai sumber diketahui Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng yang menemui utusan Ganjar memang mendapatkan informasi bahwa Ganjar Pranowo telah mencabut SK Izin Lingkungan yang lama kemudian menerbitkan SK Izin Lingkungan pabrik semen yang baru.

Melihat hal itu, Nasihuddin mengatakan bahwasanya kemenangan warga Kendeng melalui putusan Mahkamah Agung atas gugatan warga yang memohon Peninjauan Kembali (PK) izin lingkungan pembangunan PT. Semen Gresik (sekarang PT. SI)  tetap saja diakal-akali oleh pemerintah Jawa Tengah. “Ganjar ngomong kalau putusan MA itu tidak secara otomatis akan membatalkan pembangunan pabrik semen, itu menurut saya logika yang sesat,” ujar Nasih, panggilan akrabnya.

Pasca masifnya respon dari berbagai pihak atas keluarnya SK Izin Lingkungan baru oleh Ganjar, dari berbagai sumber, tersebar klarifikasi Ganjar yang mengatakan bahwa ia tidaklah mengeluarkan izin lingkungan yang baru. Ganjar mengatakan bahwa SK baru itu adalah RKL-RPL yang rutin dilaksanakan.

“Jadi PT. SI itu dalam perjalanan pembangunan pabrik mengubah beberapa hal. Nama berubah, area penambangan berubah, juga area pengambilan air, perubahan jalan dan lain-lain. Nah, karena ada perubahan lalu dilaporkan ke kita. Otomatis, setiap ada perubahan maka harus ada addendum,” terang Ganjar dalam klarifikasinya. Atas dasar itu menurutnya SK yang baru terbit bukanlah izin lingkungan baru melainkan, “Perubahan dari izin lama.”

Dalam klarifikasi tersebut Ganjar juga mengatakan bahwa addendum tersebut bukanlah keputusan final untuk pabrik semen di Rembang. “Jadi semen Rembang ini belum selesai, saya belum mengambil keputusan atas putusan MA, belum ada keputusan apakah pabrik akan jalan atau ditutup, kita masih punya waktu 60 hari setelah putusan MA,” terangnya.

Menanggapi klarifikasi Ganjar tersebut Nasih mengatakan bahwa itu hanya permainan politik dan retorika belaka. “Ganjar adalah orang yang paling pandai beretorika, buktinya berbagai media memberitakan bahwa pabrik semen akan terus berlanjut,” ujarnya.

Berkaitan dengan itu Jovan Hario dari Lembaga Studi Agraria juga mengatakan bahwa, “Penerbitan ijin baru oleh Ganjar itu juga didukung oleh berbagai komentar pejabat-pejabat di tingkat kementrian dan legislatif, bahkan Menteri BUMN sudah pasang badan agar tahun 2017 pabrik semen siap beroperasi.”

Hal itu, lanjut Jovan, ketika dikaitkan dengan putusan MA, menunjukkan bahwasanya betapa hukum sangat tidak berpihak bagi kelas bawah. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini juga mengatakan bahwa konflik-konflik yang paling masif berlangsung adalah konflik agraria dikarenakan rezim pemerintahan Jokowi saat ini yang bertumpu pada pembangunan di sektor infrastruktur. “Persoalan tanah menjadi elemen penting dalam terwujudnya pembangunan infrastruktur dan hari ini kita melihat bahwa pemerintah tidak pernah secara terbuka mengatakan kebutuhan semen di Indonesia itu berapa,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Jovan, perjuangan rakyat Kendeng serta elemen-elemen gerakan lain yang peduli terhadap isu Kendeng ini tetaplah mempunyai tujuan yang sama yakni, “Pabrik semen Rembang harus angkat kaki dari bumi Kendeng.”

Berkaitan dengan komentar Ganjar di berbagai media yang mempertanyakan isu pabrik semen yang lebih menonjol digaungkan dibanding isu-isu agraria lainnya di Jawa Tengah, Jovan menanggapi bahwa persoalan di Rembang ini sudah menjadi isu nasional.

Ia menambahkan bahwasanya ketika pabrik semen di Rembang beroperasi, maka semua konflik-konflik agraria yang hari ini sudah memenangkan gugatannya di tahap pengadilan atau sedang dalam tahap pengajuan gugatan dimungkinkan akan terancam kembali. “Ini akan jebol semua, karena gerbangnya ada di Rembang. Pun karena gerakan di Rembang ini bukanlah gerakan yang sehari dua hari, tapi sudah bertahun-tahun berjalan dan sudah berbagai cara ditempuh,” jelasnya.

Nasih juga mengomentari bahwasanya dampak jika pabrik semen di Rembang beroperasi dan pegunungan Kendeng dieksploitasi, pertama, akan mengancam lahan pertanian dan kehidupan warga yang berada disekitar pegunungan Kendeng yang terbagi kedalam 4 kabupaten yakni Rembang, Pati, Blora dan Grobogan.”Seluruh pertanian di 4 kabupaten ini akan mati,” jelasnya. Kedua, lanjutnya, potensi karst di seluruh Indonesia akan mulai dieksploitasi.

Sedangkan yang ketiga menurutnya, “Yang menang secara hukum saja masih dipermainkan, apalagi konflik-konflik yang lain.”

Berkaitan dengan aksi malam tersebut, Cornelius Agustinus Rejekinta salah seorang peserta aksi dari mahasiswa UGM yang kami temui disela-sela aksi mengatakan bahwa selama ini Ganjar selalu sulit untuk ditemui, maka dari itu ia mengungapkan bahwa momen kedatangan Ganjar ke UGM ini harus dimanfaatkan dengan baik, “Dimanapun Ganjar berada seharusnya kita sebagai rakyat dan mahasiswa yang peduli harus terus menemui dan menyampaikan langsung aspirasi kepadanya,” ujarnya.

Mahasiwa yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian UGM ini mengatakan bahwa masih ada waktu satu setengah minggu, dari batas waktu 60 hari pasca putusan MA, untuk menekan Ganjar agar tidak mengeluarkan keputusan yang menginjinkan pembangunan pabrik semen.

Aksi Solidaritas kali ini diisi oleh berbagai orasi, pembacaan puisi, penampilan teatrikal dan musik. Aksi ini juga sempat dihadang oleh aparat keamanan kampus UGM yang tidak memperbolehkan peserta aksi terlalu dekat dengan lokasi acara yang berlangsung di halaman Utara Rektorat UGM. Sehingga pada saat itu peserta aksi berpindah lokasi ke sebelah Barat Gedung Rektorat UGM. Namun, sekitar pukul 20.00 WIB aksi berakhir karena diketahui Ganjar tidak jadi datang malam itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan Artikel ini: