Bagikan Artikel ini:

SOLIDpress.co, Seputar DIY – Memperingati hari Hak Asasi Manusia Internasional (10/12) beberapa elemen pergerakan mengadakan aksi serta pentas solidaritas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di DIY yang berkaitan dengan masalah agraria.

Berlangsung di kilometer nol Malioboro, Komite Bersama Reformasi yang merupakan aliansi dari mahasiswa, buruh, petani, dan warga-warga tertindas mengangkat tema “Bangun Solidaritas Warga, Hentikan Pelanggaran HAM Dalam Konflik Agraria di DIY.”

Ahmad Haedar selaku kordinator acara mengatakan acara ini bermaksud untuk memberikan ruang kepada warga-warga terdampak konflik perampasan ruang kehidupan -seperti misalnya di Kulon Progo, Parang Kusumo, Watu Kodok, Kali Code- dan berbagai jaringan gerakan di DIY agar bisa berpartisipasi dalam rangka menyuarakan hak-hak masyarakat yang telah direnggut, “Hubungannya dengan pelanggaran HAM,” ujar Haedar.

Haedar menambahkan bahwa dalam pembangunan yang sedang berjalan di DIY terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang termasuk di dalamnya adalah hak rakyat untuk hidup dan kepemilikan atas tanah, pun juga terkait kekerasan yang kerap kali ditimpa para terdampak ketika menyuarakan perlawanannya, “Warga menyuarakan soal tanahnya kemudian direpresif atau dikriminalisasi seperti dipenjarakan,” kata mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini.

Dalam rilis persnya, KBR menyatakan bahwa upaya legitimasi perampasan tanah warga ditempuh dengan berbagai macam perangkat seperti  Undang-Undang Keistimewaan, Perdais Pertanahan, hingga pembentukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Instruksi inventarisasi dan penertiban kepemilikan tanah juga diberikan oleh lembaga swasta seperti Panitikismo kepada struktur Pemerintah.

Saat ini terdapat tiga mega proyek di DIY yang mengancam hak-hak masyarakat seperti misalnya pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kulon Progo, pertambangan pasir besi dan pabrik baja di Kulon Progo, serta perampasan tanah desa melalui pembalikan nama sertifikat desa.

20161210_165053[1]

Penampilan Yab Saporte, aktivis sekaligus penggebuk drum Ilalang Zaman. (Foto/Mufli)

Khusus soal NYIA, perkembangan terakhir kasusnya, menurut Haedar, masih dalam proses ganti rugi tanah. Ia juga mengakui bahwa pembangunan NYIA ini mengakibatkan terbelahnya masyarakat ke beberapa kelompok mulai dari yang konsisten menolak tanpa syarat, menolak dengan syarat, dan menerima tanpa syarat.

Menjawab anggapan bahwa masyarakat Kulon Progo akan sejahtera ketika bandara sudah berdiri, Haedar mengatakan bahwa tidak bisa serta-merta seperti itu.

“Diperjelas dulu, meningkatkan kesejahteraan dalam konteks apa? Masyarakat kelas apa yang akan disejahterahkan? Bagi masyarakat yang punya modal tentu akan mensejahterahkan, tapi kelas menengah kebawah justru akan dirugikan karena ukuran kesejahteraan bagi mereka bukan dengan mengelola bandara, tapi dengan pertanian,” terang Haedar.

Untuk melawan itu semua, menurut Haedar, masyarakat dan berbagai elemen pergerakan mesti bersatu dulu, “Karena yang dilawan adalah rezim yang sudah kompak seperti pemerintah, investor, BUMN dan lain-lain.”

Pentas solidaritas yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB ini menampilkan pembacaan dan musikalisasi puisi dari berbagai aktivis dan kelompok seperti Rakyat Sastra. Juga menampilkan aktivis cum musisi seperti Kepal SPI, Yab Saporte, dan lain-lain. Acara ini ditutup dengan pembacaan rilis dan 12 tuntutan yakni:

1. Hentikan pembangunan NYIA

2. Hentikan proyek pasir besi Kulon Progo

3. Hentikan penggusuran Parangkusumo

4. Hentikan penggusuran Watu Kodok

5. Hentikan perampasan tanah kas desa

6. Hentikan intimidasi serta represi terhadap warga

7.  Hapuskan klaim warisan kolonial SG/PAG

8. Cabut UUK dan Perdais Pertanahan

9. Usut pelanggaran HAM

10. Berlakukan UUPA sepenuhnya di DIY dan laksanakan reforma agraria sejati

11. Hancurkan kapitalisme kolonial dan monopoli tanah oleh Kesultanan dan Kadipaten.

12. Tanah untuk rakyat, bukan untuk Sultan

 

Bagikan Artikel ini: