Bagikan Artikel ini:

SOLIDpress.co, Kampus Moh. Natsir, FTSP UII – Rabu 7 Desember 2016 Klinik Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (KAHAM UII) dan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (HMTL FTSP UII), mengadakan Diskusi Publik yang bertema “Kontroversi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pembangunan Bandara Kulon Progo dan Perlindungan Hak Atas Tanah.

Diskusi ini menghadirkan Martono (Koordinator Wahana Tri Tunggal), Yogi Zul Fadli (Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta), dan Khalik Sandera (Direktur Wahana Lingkungan Hidup). Diskusi indi moderator oleh Reynaldi J Bursandi (KAHAM UII). Diskusi dimulai pukul 16.00 WIB. Rencana bandara Kulon Progo ini akan dibangun di kecamatan Temon dan akan memakan 5 desa yaitu, Palihan, Kitarjo, Glagah, Jangkaran, dan Sindutan.

Diskusi dimulai dengan pemaparan  Martono warga Kulon Progo dengan menanyakan kepentingan bandara Kulon Progo dibangun, “Kepentingan bandara Kulon Progo itu untuk siapa? Kalau ada bandara, itu hanya untuk membesarkan pariwisata, belum lagi rencana mau dibikin jalan dari Kulon Progo hingga Borobudur”.

Beliau juga menceritakan pada tahun 2011 pada saat awal sosialisasi bandara Kulon Progo hampir 80% warga menolak terhadap bandara Kulon Progo.Akan tetapi pada saat konsultasi publik kedua warga yang melakukan penolakan semakin sedikit. Saat konsultasi  publik yang ketiga hanya tersisa 600 Kartu Keluarga (KK) yang menolak pembangun bandara yang kemudian tergabung dalam Wahana Tri Tunggal.

Martono menambahkan bahwa berkurangnya penolakan warga karena money politic yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Karena penolakan inilah Wanaha Tri Tunggal pernah mengalami tindakan kriminalisasi, “Karena desa tidak merespon, kami menutup kantor desa dan akhirnya kami dipenjara 4 bulan”. Di akhir pemaparannya beliau mengajak mahasiwa untuk membantu warga Kulon Progo, “Bantulah kami demi kebaikan umat, bagi teman-teman yang punya hati nurani”.

Pemaparan kedua dilanjutkan oleh Khalik Sandera, Khalik memulai dengan  kriteria kelayakan AMDAL. Khalik memulai dengan aspek tata ruang dimana persoalannya adalah tidak adanya konsistensinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam rencana RTRW baik itu dalam tingkat Nasional, Kepulauan, hingga Provinsi tidak ada rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, akan tetapi di rencana RTRW Kabupaten Kulon Progo terdapat rencana pembangunan bandara.

Beliau juga menambahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintahan Jokowi ada sekitar 250 bandara yang akan dibangun. Dalam rencana tata ruang pun menurutnya sudah ada rencana untuk pengembangan bandara Adi Sucipto dan integrasi dengan bandara Adi Soemarmo Solo. Hal kedua yang coba dikritisi oleh Khalik adalah soal daerah rawan bencana di Kulon Progo, seperti yang kita ketahui bahwa daerah Kulon Progo adalah daerah rawan bencana gempa dan tsunami.

Belum lagi, menurut pria kelahiran Bangkalan ini, kebutuhan air yang dibutuhkan akan besar dan akan mengambil pasokan air yang besar pula. Alumnus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta ini menambahkan persoalan lain termasuk pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan alih fungsi lahan produtif pertanian, “Bandara Kulon Progo akan memicu alih fungsi lahan yang besar di daerah sekitarnya,”  pungkasnya di akhir sesi pemaparan.

Pemateri terakhir Yogi Zul Fadli membuka dengan menjelaskan tentang kondisi pemerintah saat ini yang menyebarkan pola pembangunan-isasi. Menurut Yogi, pembangunan saat ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan ekonomi berada diatas kepentingan lingkungan hidup. “Hukum represif dilakukan oleh penguasa, tidak peduli dengan pelaksanaannya yang penting hukum dapat melindungi kepentingan kapital,“ ujarnya.

Gejala-gejala hukum represif seperti ini terlihat dengan tidak sesuainya RTRW untuk daerah Kulon Progo. Beliau mencontohkan dengan kasus penambangan pasir besi yang ada di Kulon Progo, “Di RTRW provinsi tidak ada penambangan pasir besi, tapi ketika pembahasan di Dagri (red: Departemen Dalam Negeri) ada, saya tidak tahu,” ungkap Kepala Bidang Advokasi LBH Yogyakarta.  Beliau juga mengkritisi jalanya perencanaan AMDAL. Pada UU 32/2009 tahap rencana AMDAL harus ada sebelum gubernur menerbitkan Izin Penerbitan Lokasi.

Acara berikutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama oleh Tegar mahasiswa Teknik Lingkungan (TL) UII, ia menanyakan, “Apakah yang ditakutkan warga ketika bandara Kulon Progo dibangun? ihwal rekayasa teknik dapat diatasi, seperti pembangunan Instalasi Pengeloaan Limbal (IPAL) untuk mengatasi limbah yang dihasilkan oleh bandara dan bangunan tahan gempa ketika terjadi gempa”.

Bapak Martono menjawab, “Kami peduli dengan para petani, ini sama seperti jual beli tanah, malah petani bisa nombok, punya tanah 1 HA bisa menjadi ½ HA. Dua sampai tiga bulan uang habis dan tidak ada tanah untuk diproduksi lagi, jadi strategi dari pemerintah warga disibukkan dengan cari  tanah, beli mobil. Jadi apakah kita akan dijajah untuk kedua kalinya? Tolong akademisi mohon berpikir untuk kedepannya,” ujarnya mengakhiri jawaban. Khalik juga mengaitkan persoalaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima di Jepang yang roboh akibat bencana tsunami.

Pertanyaan kedua datang dari Ryan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UII, “Solusi apa saja yang dapat diberikan soal bandara Kulon Progo?”. Sedangkan pertanyaan ketiga datang dari Nafi alumni FH UII, “Ada atau tidak pembatasan alih fungsi lahan terkait lahan produktif?”.

Terkait solusi yang dapat dilakukan Khalik berharap bahwa rencana tata ruang disesuaikan dengan kondisi bencana yang ada dan terkait alih fungsi lahan produktif Khalik juga berharap agar pemerintah dapat legowo dengan pengembangan bandara Adi Sucipto dan pengintegrasian dengan bandara Adi Soemarmo. Yogi menambahkan bahwa dalam perencanaan AMDAL masyarakat harus diajak berpartisipasi, “Ketika lahan nanti sudah selesai dilunasi ketika terjadi apa-apa masyarakat tidak dapat protes ketika ada masalah, pembangunan harus berkelanjutan sehingga nantinya dapat dinikmati oleh generasi berikutnya,” pungkas Yogi.

Bagikan Artikel ini: