Bagikan Artikel ini:

Apa kabar selat Malaka, sea bordelines tiga negara ASEAN? Secara geografis selat Malaka berada pada perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sejarah  dimulai dari perebutan kekuasaan oleh Portugis atas kerajaan malaka, yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan jaringan pelayaran di sepanjang pantai pulau Sumatera.

Pada abad ke -15 tersebut,  Malaka (kerajaan) masih dipenuhi oleh persinggahan kapal-kapal orang muslim, namun ketika malaka jatuh ketangan kolonialis portugis, para pedagang muslim pun mulai mencari pantai-pantai alternatif lain di sepanjang pulau sumatera. Hal tersebut dilakukan karena adanya konflik agama kala itu. Bisa di katakan efek dari Perang Salib. Sebelumnya, dominasi selat malaka di pegang oleh kerajaan Sriwijaya yang kemudian diambil alih oleh kerajaan malaka. Hingga nantinya Inggris menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan di selat Malaka.

Selat Malaka mulai menguatkan diri sebagai salah satu jalur pelayaran perdagangan ketika para pedagang kala itu menjadikannya bagian dari jalur sutera (silk road) atau jalur perdagangan yang dilalui oleh pedagang dari Arab, Persia, India, Cina, Filipina, dan Indonesia.  Kerajaan Malaka kemudian menjadikan selat malaka kian ramai, selain karena kebutuhan akan jalur pelayaran juga karena sistem yang dibuat oleh kerajaan Malaka.

Kerajaan malaka tidak memiliki persaingan dalam perdagangan bersamaan dengan melemahnya kekuatan Majapahit dan Samudera Pasai. Hal tersebut kemudian menjadikan kerajaan malaka leluasa membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintasi dan berlabuh di Semenanjung Malaka. Singkat cerita, masa keemasan itu telah di boyong keluar dari “Nusantara”, nama Indonesia pada jamannya.

Selat Malaka yang vital sebagai jalur pelayaran kini akan berhadapan dengan pesaing strategis dari Thailand, Terusan Kra. Terusan Kra merupakan rencana untuk nama sebuah terusan yang akan memotong selatan Thailand  seperti halnya Terusan Panama dan Terusan Suez. Ide pembangunan Terusan Kra sudah dikemukakan oleh Raja Narai dari Kerajaan Siamese pada tahun 1677. Bergulirnya ide dari tahun ketahun tidak membuahkan hasil, Terusan Kra masih saja berbentuk ide. Bahkan Ferdinand de Lesseps, tokoh pembuat Terusan Suez pernah datang berkunjung ke Kra Isthmus atau Tanah Genting Kra, lokasi pembuatan Terusan Kra pada tahun 1882. Namun pria kelahiran Versailles, Perancis harus pulang dengan hampa. Ia tak mendapat restu dari Raja Thailand saat itu untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap persoalan terusan tersebut.

Pembangunan terusan Kra yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik tersebut menimbulkan kekhawatiran pada negara-negara yang sangat bergantung pada ke-strategisan selat Malaka terutama Negara Singapura. Terusan Kra yang menghubungkan antara Laut Cina Seatan, Teluk Thailand dan Samudera Hindia secara teknis akan membelokkan jalur pelayaran dunia karena dinilai lebih ekonomis, lebih aman, dan lebih efisien. Karena ancaman tersebut, Inggris yang mempunyai kepentingan besar di Selat Malaka ketika itu berhasil membuat kesepakatan pada tahun 1897 dengan Thailand untuk tidak membuat terusan tersebut.

Versi lain, Siam yang menjadi negara boneka Jepang pada Perang Dunia Kedua, dianggap sebagai musuh Inggris dan sekutu. Ketika Jepang menyerah kalah pada 1945, kerajaan Siam terpaksa menandatangani perjanjian dengan pihak Inggris untuk menyudahi perang antara dua negara. Perjanjian ini mencegah Siam menggali terusan yang menghubungkan Laut Andaman dengan teluk Teluk Thailand untuk melindungi kepentingan Inggris di Singapura. Perjanjian ini dibatalkan pada tahun 1954.

Langkah pembangunan Terusan Kra kian nyata setelah China berencana membangun kanal atau terusan di Tanah Genting Kra senilai US$28 miliar dan menjadikannya prioritas sebagai salah satu strategi maritimnya. Hal ini terdapat pada laporan Menteri Pertahanan AS Donald H. Rumsfeld dalam dokumen berjudul Energy Futures in Asia yang didapatkan oleh Washington Post pada tahun 2005, lebih tepatnya dokumen ini “bocor”.

Langkah ini tentu erat hubungannya dengan jalur perdagangan China-Eropa tanpa melalui Selat Malaka, dan tentu saja China akan sangat diuntungkan terutama dari segi biaya dan waktu. Kemudian pada tahun 2015, China-Thailand Kra Infrastructur Investment and Development dan Asia Union Group menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk membangun kanal tersebut. Pemerintah China sendiri menyangkal bahwa pihaknya terlibat dalam proyek ini.

Bagaimana dengan Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya kabinet Jokowi sebelumnya, Rizal Ramli, pernah mengusung program untuk memindahkan jalur pelayaran dunia dari selat malaka ke Selat Lombok. Langkah ini merupakan suatu tindakan antisipatif terhadap kemacetan pada jalur Selat Malaka yang diprediksi akan terjadi dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun mendatang.

Selat Malaka merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, dan sampai saat ini masih menjadi jalur favorit kapal-kapal dagang dari seluruh dunia. Untuk kondisi sekarang ini Selat Malaka ini dinilai dangkal dan beberapa lokasi bisa dikatakan sangat sempit belum lagi ditambah dengan kebutuhan akan pelayaran yang terus meningkat sehingga menyebabkan arus lalu lintas kapal menjadi semakin padat.

Rizal berupaya mendorong perpindahan jalur pelayaran dunia dari ALKI 1 ke ALKI 2, yaitu melewati Selat Lombok, Selat Makassar, Bitung ke Filipina kemudian ke China, Jepang, Korea, dan negara lainnya (liputan6.com, 2016). Selain karena kondisi geografis yang lebih mendukung untuk kebutuhan pelayaran dewasa ini, hal ini juga bisa menjadi cara dalam rangka pemerataan ekonomi di wilayah bagian timur Indonesia.

Langkah pemindahan ini (mungkin) juga merupakan kelanjutan dari cita-cita Jokowi demi mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim hingga nantinya Indonesia bisa menguasai perdagangan dan ekonomi dunia dengan menjadi Poros Maritim Dunia lagi seperti “dulu”. Pemikiran visioner dari Rizal ini tak tercium lagi kabarnya sekarang, terlebih setelah kabinet Jokowi mengalami pembaharuan kabinet.

Dominasi selat Malaka harus diurai, akan tetapi bagaimana jika bukan Indonesia saja yang berusaha mengurainya? Dan sekarang ini Terusan Kra -lah yang terlihat lebih strategis. Walaupun sampai per Mei 2016  Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-ocha menekankan pemerintahnya belum mengejar proyek Kra Canal. Bahkan, setelah pemerintahannya didesak oleh anggota Dewan Penasihat Raja dalam surat terbuka untuk pembangunan kanal tersebut.

Kerugian yang akan dialami Indonesia tentu saja ada, karena China tidak lagi melewati Selat Malaka maka Indonesia tidak bisa lagi mengambil keuntungan. Hal ini di sampaikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang juga meyakini bahwa terwujudnya proyek Kra Canal hanya 50 %. Kini, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)I sedang membangun Pelabuhan Kuala Tanjung, pelabuhan laut dalam yang terletak di seberang Singapura, dan digadang-gadang akan selasai pada April 2017.

Menurut Presiden Direktur Pelindo I Bambang Eka Cahyana, diharapkan dengan adanya Pelabuhan  Kuala Tanjung, pada saat Kra Canal dibangun, barang –barang yang akan dikirim ke Indonesia tidak perlu lagi transit di Singapura. Selain Kuala Tanjung, dia mengungkapkan Pelabuhan Malahayati, Aceh juga akan diuntungkan karena berhadapan langsung dengan salah satu pintu kanal tersebut (koran.bisnis.com, 2016). Dengan demikian apakah cita-cita untuk menjadi poros maritim dunia sudah/akan tercapai?

Bagikan Artikel ini: