Bagikan Artikel ini:

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa  adalah sebuah konvensi internasional antar negara yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim secara global. Setiap tahun dilaksanakan Conference of Parties (COP) yang merupakan pemegang otoritas tertinggi dari UNFCCC terhitung sejak pertama kali diadakan pada tahun 1995 di Berlin, Jerman.

Pada tanggal 30 November 2015 hingga 13 desember 2015, dilaksanakan COP21 di Paris yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut Kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Tujuan dari kesepakatan itu adalah untuk membatasi kenaikan temperatur iklim dibawah angka 20 celcius. Untuk memberlakukan kesepakatan paris tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi setiap negara, yaitu menandatangani instrumen legal Kesepakatan Paris dan meratifikasi Kesepakatan Paris dengan cara melakukan deposit instrumen yang diperlukan ke Depository PBB.

Pada tahap pertama, Indonesia telah menandatangani instrumen legal kesepakatan paris pada tanggal 22 april 2016 di New York, Amerika Serikat bersama 191 negara lainnya. Pada Tahap ke dua, Indonesia belum melakukan ratifikasi sebagai syarat terakhir untuk berpartisipasi dalam Paris Agreement. Indonesia sendiri menyumbang 1,49 % dari Gas Rumah Kaca (GRK) di seluruh dunia. Tiongkok dan amerika yang merupakan negara penghasil GRK tertinggi menyumbang 20,09% dan 17,89% GRK dan telah meratifikasi Kesepakatan Paris pada 9 september 2016 yang lalu secara bersamaan.[1]

Proses Ratifikasi Kesepakatan Paris yang merupakan syarat terakhir untuk diberlakukannya Kesepakatan paris telah memasuki babak entry into force  atau berkekuatan hukum karena telah diratifikasi oleh lebih dari 55 persen atau 74 negara penghasil Gas Rumah Kaca (GRK) pada tanggal 5 oktober 2016 yang lalu. Perkembangan terakhir di laman unfccc.int sampai artikel ini diturunkan adalah 79 negara ikut meratifikasi Kesepakatan Paris.

Dengan telah berkekuatan hukumnya Kesepakatan Paris, maka kesepakatan tersebut akan berlaku 30 hari sejak tanggal 5 oktober 2016 yaitu 4 november 2016 sesuai dengan kesepakatan paris pada artikel 21 paragraf pertama. Oleh karena itu, tercapainya Kesepakatan Paris menjadikan COP22 di Maroko nanti, akan diadakan sebuah Conference of Parties serving as the Meeting of the Parties to this Agreement (CMA) atau forum yang akan mengambil keputusan untuk menerapkan Paris Agreement pada tanggal 7 -8 November 2016. Jika Indonesia tidak ikut meratifikasi sebelum tanggal tersebut, maka Indonesia tidak memiliki suara nantinya dalam CMA.

Pada kesepakatan ini, setiap negara yang telah meratifikasi akan dituntut membuat Nationally Determined Contribution (NDC) yang mana merupakan sebuah bentuk komitmen pengawasan setiap negara dalam memangkas atau mengawasi jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Sebelumnya, pada COP21 setiap negara telah mempunyai Intended Nationally Determined (INDC) yang merupakan bentuk kontribusi setiap negara dalam memangkas emisi karbon. Perbedaan keduanya terdapat pada kata Intended yang berarti ‘diniatkan’ yang mana apabila suatu negara telah meratifikasi Kesepakatan Paris maka harus berkomitmen untuk memangkas penggunaan karbon.

Optimisme indonesia untuk ikut meratifikasi Paris Agreement sebenarnya telah tampak melalui agenda Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat menyelenggarakan media briefing yang bertajuk “Persiapan Ratifikasi Paris Agreement Serta Upaya Pencapaian Target Nationally Determined Contributions (NDC)” pada  10 juni 2016. Hasilnya, indonesia akan ikut meratifikasi pada November 2016 yang mana penutupan proses ratifikasi hingga COP22 dimulai

Hingga saat ini, draft naskah akademis maupun draft Rancanagan Undang-Undang masih dalam proses penyusunan yang akan diberikan ke Depository PBB sebagai syarat Kesepakatan Paris. Perkembangan terakhir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta rombongan telah membicarakan RUU tersebut pada ketua DPR dan Preseiden Joko Widodo.

Melihat perkembangan tersebut, Indonesia  sebelumnya juga telah meratifikasi Protokol Kyoto yang diharapkan mampu untuk ikut meratifikasi Kesepakatan Paris karena  berjalan lambat dan akan berakir pada tahun 2020. Indonesia sendiri merasa harus mengambil langkah jitu untuk memutus rantai emisi karbon secara nasional dan mengurangi emisi karbon secara global.  Sebagai salah satu negara maritim tebesar di dunia, dampak terhadap perubahan iklim akan mudah terasa pada sektor pengelolaan biota laut dan terumbu karang. Peningkatan suhu bumi 1,5 -2 % saja akan membuat kehidupan biota laut menjadi rentan serta peningkatan pada suhu laut dan kenaikan muka air laut. [2]

 Melakukan ratifikasi juga akan membuat Indonesia menjadi negara yang dapat mengelola masa depan industri untuk lebih mengoptimalkan energi terbarukan dan menggunakan energi alternatif, yang mana mulai banyak diminati di negara-negara lainnya. Sebut saja dalam pengelolaan energi, Indonesia dapat memperkuat basis energi geotermal yang merupakan sumber dari 40 % potensi geothermal dunia dan juga potensi tenaga matahari di Indonesia.

Dengan hal tersebut, NIDC yang ditawarkan indonesia pada COP21 di Paris bukan tidak mungkin direalisasikan –jika indonesia tidak merevisi NIDC-nya- saat Indonesia ikut meratifikasi Kesepakatan Paris. Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi 29% pada 2030 dari skenario business as usual (BAU) dan tambahan 12% dengan bantuan internasional bukan tidak mungkin untuk dicapai.

Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan berupa pajak karbon seperti yang telah dilakukan Jepang, India, Taiwan dan negara lainnya untuk memaksimalkan komitmen Indonesia dalam melawan industri yang memproduksi banyak korban. Menekan jumlah pengguna transportasi dan beralih kepada trasportasi massal juga merupakan salah bentuk untuk menurunkan emisi karbon.

Pada akhirnya, optimisme untuk membangun masa depan dunia yang lebih bersih merupakan agenda global yang memang perlu disepakati secara bersama. Kesepakatan Paris yang merupakan salah satu perjanjian yang menangani permasalahan tersebut tentu akan mempunyai andil yang sangan besar tentunya. Bilamana Indonesia ikut meratifikasi Kesepakatan Paris maka Indonesia juga melaksanakan amanat Konstitusi pada pasal 28H ayat pertama bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagikan Artikel ini: