Bagikan Artikel ini:

Tak lama lagi Pekan Ta’aruf -agenda rutin nan sakral dan maha wajib bagi FTSP- akan hadir, kemungkinan besar pada bulan Agustus. Jika menilik beberapa tahun ke belakang agenda wajib ini juga seakan wajib bermasalah juga, dan pola masalahnya relatif sama –gesekan antara birokrat kampus dengan mahasiswa. Ada beberapa hal yang dianggap Bapak-bapak pejabat kampus sudah tidak sesuai dan harus diubah pada Pekta –sebut saja DPL–, sedangkan pihak mahasiswa beranggapan Pekta adalah koridor mahasiswa dan enggan merombaknya sesuai permintaan.

Jika sudah begini maka aji-aji pamungkas nan luar biasa sakti bernama Student Government mau tidak mau pasti dirapalkan. Setidaknya tiga buletin terakhir Landscape edisi khusus Pekta (edisi 2013, 2014, dan 2015) bisa menjadi bukti bahwa pertanyaan, perdebatan, dan pertentangan akan Student Government terus berulang. Artinya kemelut akan Student Government ini sudah tiga jilid tanpa titik temu yang mantap.

BACA JUGA: Pembukaan Pekta 2015

Tak bisa dipungkiri bahwa permasalahan pemaknaan Student Government –berkaitan dengan otoritas mahasiswa- di FTSP adalah nyata. Ketua Jurusan Arsitektur, Nurcholis Idham pernah menyatakan bahwa Student Government justru menjadi alasan bagi mahasiswa untuk arogan (Landscape Edisi Khusus Pekta 2015). Wajar ketika birokat kampus tidak sepenuhnya mengilhami Student Government, karena hakikatnya Student Government adalah idealita sistem pemerintahan dan gagasan dari mahasiswa.

Namun menjadi tidak wajar jika justru mahasiswanya yang melenceng dalam menginterpretasikan Student Government. Alhasil Student Government dipahami dan dilabeli sebagai pembenaran saja, sebagai aji-aji ketika kegiatan mahasiswa mendapat kritik dari birokrat kampus. Sebagai salah satu persiapan guna menyambut Pekta 2016, penting bagi kita untuk mencoba memahami kembali apa itu sebenarnya Student Government dan bagaimana seharusnya dimanifestasikan.

Student Government, Sedikit Etimologi dan Sedikit Sejarah

Secara etimologi Student Government memiliki arti pemerintahan mahasiswa. Pemerintahan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan memerintah atau segala sesuatu untuk mensejahterakan rakyat, dalam konteks ini rakyat adalah mahasiswa. Sedangkan secara definisi ada pendapat yang menyatakan Student Government layaknya miniatur negara, di mana penyelenggaraan pemerintahan dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Namun secara umum hingga sejauh ini belum ada pengertian baku mengenai Student Government.

Menilik pemaknaan Student Government di Keluarga Mahasiswa (KM) UII pun sama, tidak ada literatur yang paten tentang Student Government di KM UII. Pada produk hukum KM UII-pun Student Government hanya disebut pada Garis-Garis Besa Haluan Kerja KM UII, Bab II Kondisi Umum, sub bab Sejarah Lembaga Kemahasiswaan.

Secara historis Student Government KM UII lahir pada Sidang Umum 21 September 1950, yang menghasilkan keputusan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) dengan merujuk pada konsep negara kala itu, MPM sebagai lembaga legislatif, dan DEMA sebagai lembaga eksekutif.  Inilah  yang  dinamakan  Student  Government  dan  tanggal  21 September 1950 juga diperingati sebagai hari kelahiran KM UII.[1]

Puluhan tahun berselang, tepatnya pada masa Orde Baru diterbitkanlah SK No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus, SK tersebut membangun kondisi dimana Lembaga Kemahasiswaan harus berada dalam genggaman kampus. Gejolak ini justru mempertegas bahwa Student Government di UII benar-benar mutlak milik mahasiswa. Mahasiswa UII menolak SK terbitan rezim Soeharto tersebut.

Maqdir Ismail Ketua Departemen Ekstern Dewan Mahasiswa 1976-1978 dalam tulisannya Tradisi Perlawanan Politik Mahasiswa Era !970an dan Pewarisannya dalam Gerakan Mahasiswa UII, menerangkan bahwa mahasiswa UII memiliki banyak kiat dalam menyiasati pelumpuhan kampus melalui SK No. 0156/U/1978 tersebut.

Menjadikan Lembaga Kemahasiswaan UII tetap pada konsep pemisahan kekuasaan antara mahasiswa dengan birokrat kampus, dan pimpinan lembaga kemahasiswaan tetap dipilih oleh mahasiswa. Hal ini tentu tidak lepas dari peran rektor kala itu tentunya, GBPH Prabuningrat.yang mendukung dan pro mahasiswa.[2] Walaupun pada akhirnya penolakan gagal dilakukan, akhirnya Rektor UII dengan desakan-desakan dari pemerintah maupun Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) mengeluarkan SK No. 718/B.VI/1978 tentang pedoman pelaksanaan NKK di UII. Namun, wakil mahasiswa tetap dipilih mahasiswa melalui Pemilihan Mahasiswa. [3]

Buletin Jurkam -terbitan hasil kerja sama dari Pusat Sudi Islam (PSI) dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia- pada edisi 3, Februari 2006 menampilkan wawancara mengenai Student Government dengan Asen Falakh Ketua DPM UII kala  itu. Asen Falakh menyatakan bahwa Student Government menuntut adanya partisipasi mahasiswa, berkaitan dengan keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan di UII.

Asen Falakh juga menyatakan harapannya bahwa mahasiswa juga bisa berperan menjadi subjek di UII. Walaupun konteks bahasan waktu itu adalah Pemilihan Rektor, paling tidak keinginan Asen Falakh bisa menjadi gambaran bagaimana Student Government seharusnya bisa memposisikan diri. Sehingga mahasiswa atau dalam hal ini KM UII bisa menjadi subjek di UII terutama pada lini-lini yang berdampak langsung pada mahasiswa, pengambilan kebijakan akademik misal. [4]

Apa yang tercatat dalam sejarah KM UII berkaitan dengan Student Government, agaknya bisa menjadi pelajaran penting bagi KM FTSP –tanpa bermaksud terjebak pada romansa masa lalu tentunya. Gambaran posisi Student Government sebagai jalan perjuangan melawan tirani dapat kita dapatkan dari paparan, namun sekarang Student Government terdegradasi hanya sebagai pembenaran ketika agenda mahasiswa mendapat kritik pedas dari birokrat kampus.

Student Government juga menjunjung independensi, tentunya pada dimensi-dimensi perjuangan atas nama rakyat, bukan pada agenda hiphiphura ala-ala mahasiswa kekinian, dan kita sudah seharusnya bisa membedakan antara independensi dan arogansi.

BACA JUGA: Dari DPL Sampai ke Gerakan Bersama Mahasiswa UII

Warisi Apinya, Jangan Abunya  !!!

Mengutip Ir. Soekarno –dengan sedikit penyesuaian tentunya- “Warisi Apinya, Jangan Abunya!”. Berkaca dari sejarah tentang Student Government merupakan tugas kita untuk bisa belajar dan memilahnya. Semangat perjuangan, perlawanan, dan independensi bisa jadi adalah “api” yang mungkin bisa kita temukan dari konsep Student Government. Mungkin masih ada “api-api” yang lain, tapi yang jelas bahwa “api-api” inilah yang perlu kita warisi, bukan abunya. Kecuali polemik ini memang diharapkan berlanjut hingga jilid ke-4.

Pustaka:

[1]  Ketetapan Sidang Umum KM UII XXXVI, Garis-Garis Besa Haluan Kerja KM UII, Bab II Kondisi Umum, sub bab Sejarah Lembaga Kemahasiswaan.

[2] Api Putih Di Kampus Hijau : Gerakan Mahasiswa UII Dekade 80an, Maqdir Ismail : Tradisi Perlawanan Politik Mahasiswa Era !970an dan Pewarisannya dalam Gerakan Mahasiswa UII,

[3] Ketetapan Sidang Umum KM UII XXXVI, Garis-Garis Besa Haluan Kerja KM UII, Bab II Kondisi Umum, sub bab Sejarah Lembaga Kemahasiswaan.

[4] Bulletin Jurkam Edisi 3, Februari 2006, Asen Falakh Tentang Student Government.

Bagikan Artikel ini: