Bagikan Artikel ini:

Sampah, hingga saat ini masih menjadi perbincangan menarik karena seolah permasalahan yang berkaitan dengan sampah tidak ada habisnya.

Menurut Undang-Undang no 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam pengelolaan sampah dari sumber, terdapat 2 jenis sistem pengumpulan, yakni individual dan komunal.

Pola pengumpulan secara individual pun terdiri dari dua jenis, yaitu individual langsung dan individual tidak langsung. Begitupun dengan pola pengumpulan secara komunal yang terdiri dari dua jenis, yaitu komunal langsung dan tidak langsung.

Pengangkutan sampah secara indivual langsung dilakukan oleh alat pengumpul sampah yang langsung mendatangi penghasil sampah untuk kemudian langsung dibawa menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan pengumpulan dengan pola individual tidak langsung adalah pemindahan sampah dari penghasil sampah oleh alat pengumpul menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Prinsipnya, perbedaan pola individual dan komunal adalah siapa yang membawa sampah ke TPS atau TPA. Pada pola individual, alat pengumpullah yang membawa sampah ke TPS atau TPA. Sedangkan pada pola komunal, penghasil sampahlah yang bertanggungjawab membawa sampahnya ke tempat pengumpulan sampah komunal.

Persoalan yang seringkali terlewat karena tidak diatur dalam undang-undang adalah, seberapa perlu kita memilah sampah di sumber. Hal ini karena, pada umumnya, berdasarkan pola pengumpulan dan pengangkutan yang lazim ada di Indonesia, alat pengumpul dan pengangkut sampah tidak membawa sampah secara terpilah. Artinya, sampah yang sudah dipilah di sumber maupun kawasan akan tercampur kembali di alat pengangkut, entah gerobak, gerobak motor, atau truk.

Pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (PerGub DIY) No 21 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 3 disebutkan empat syarat truk angkutan sampah, yaitu tertutup, tidak menimbulkan bau, tidak mencecerkan air lindi, dan bersih. Pada lembar lampiran, disebutkan sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali pada saat pengumpulan dan harus didasarkan atas jenis sampah yang telah dipilah.

Selain itu, diatur juga pada saat pengumpulan masing-masing jenis sampah dimasukkan ke masing-masing bak di dalam alat pengumpul atau atur jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya kekuatan aturan terkait tidak bolehnya sampah yang sudah terpilh tercampur kembali.

Lalu kenapa hampir tidak pernah kita temukan alat pengumpul sampah yang tidak mengumpulkan sampahnya secara terpilah?

Pertama, sifat regulasi yang tidak mengikat. Teknis desain alat pengumpul sampah terdapat di lampiran peraturan, yang artinya tidak mengikat secara langsung seperti halnya pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan. Apalagi, di tingkat undang-undang, tidak ada yang secara spesifik mengatur soal desain alat pengumpul sampah.

Seharusnya, berdasarkan gambar alur penanganan kegiatan penanganan sampah, sampah yang sudah tercampur diangkut langsung menuju TPS atau TPS 3R. Namun, artinya, akan ada penambahan volume sampah di TPS atau TPS 3R yang belum terpilah, sehingga hal ini akan memakan waktu lebih lama untuk dipilah.

alur penangangan sampah

Gambar: Lampiran PerGub DIY No 21 Tahun 2014

Kedua, pola pikir masyarakat kita yang cenderung menyepelekan pemilahan sampah di sumber. Padahal, selain telah diatur dalam Pergub DIY, pemilahan sampah di sumber dapat memicu dibangunnya TPS 3R yang nantinya bukan hanya berfungsi menampung sampah yang telah terpilah, tapi juga dapat menjadi sumber mata pencaharian baru.

Ketiga, tidak adanya ‘contoh’. Di Yogyakarta, atau bahkan di Indonesia, tidak ada konsep pengelolaan sampah dengan melihat konsep dari negara lain yang sudah berhasil mengatasi masalah sampah, misalnya Singapore. Secara teori, konsep pengelolaan sampah di Indonesia sudah cukup matang. Namun hadirnya truk sampah tanpa sekat untuk memilah sampah adalah bukti dari kurangnya Indonesia dalam pelaksanaan.

Terlepas dari perlunya pemilahan sampah di sumber, pengelolaan sampah di Indonesia tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pemerintah perlu menilai dengan matang sesungguhnya pemilahan sampah di sumber perlu atau tidak. Bila memang pemilahan sampah di sumber sangat dibutuhkan, sudah seharusnya segala regulasi yang mengatur masalah tersebut dipertegas, begitu juga dengan teknis pelaksanaan di lapangan.

Namun bila ternyata pemilahan sampah di sumber tidak diperlukan, maka perlu ada penyesuaian regulasi. Toh, bila sudah jelas pemilahan di sumber tidak diperlukan, tidak perlu lagi ada tempat sampah berdasarkan jenisnya, yang artinya, bisa lebih menghemat biaya.

 

 

Bagikan Artikel ini: