Bagikan Artikel ini:
Suko Prayitno*

Setelah beberapa hari meributkan masalah ‘papa minta saham’ pengganti mama yang lelah minta pulsa menjadi topik yang mengeliitik. Masalah ini berlanjut menjadi sebuah persidangan, mengadili kehormatan pimpinan dewan, Setya Novanto. Ironisnya semua terlihat seperti semut yang mengejar gula, saling bahu-membahu demi mendapatkan cipratan saham sebesar 20%. Mari sedikit menilik masalah apabila Freeport hengkang dari Republik Indonesia setelah sekian lama memeras kekayaan negara Indonesia dari tahun 1967.

Tentunya kita tak asing lagi siapa pemilik tambang Grasberg yang merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia serta mengandung cadangan tembaga terbesar di dunia. Bayangkan jika pemiliknya adalah pemerintah Republik Indonesia, secara idealnya cukup dan sedikit berlebih jika digunakan untuk pembangunan di tanah Papua. Mengutip pernyataan Simon Sembiring dari artikel liputan6.com, “Kalau dikelola kita sendiri untungnya lebih besar, kalau digantikan dengan kita untung gede, kita bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri banyak manfaatnya,” kata Simon Sembiring sebagai pengamat pertambangan yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Demikian halnya dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Propinsi Papua. Ia merasa PT Freeport Indonesia (PT. FI) belum maksimal khususnya terkait belum terjangkaunya daerah sekitar dari keuntungan yang diperoleh PT. FI tersebut. Ketua Kadin Propinsi Papua, John Kabey mengungkapkan, keuntungan jika PTFI yang sudah mengeruk tambang emas di Papua berhenti beroperasi, adalah negara tentunya bisa mengolah kekayaan alam tersebut untuk kepentingan rakyat, sebagaimana yang kita tahu telah diamanatkan dalam UUD45 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Opsi lain, berdasarkan pada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang mana mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk melakukan renegosiasi kontrak selurah perusahaan tambang asing yang ada di Indonesia, RI menegosiasikan masalah pembangunan smelter sehingga pengolahan dan pemurnian bisa dilakukan di dalam negeri. Seperti terpojok akan butuhnya perpanjangan kontrak yang habis di tahun 2021 PT. FI seakan tunduk kepada RI dan akhirnya mau membangun smelter yang bertempat di Gresik (ptfi.co.id). Namun, cukup banyak kalangan yang mempermasalahkan tempat pembuatan smelter tersebut. Diantaranya dari PT. FI lebih mengutamakan kemudahan akses, sedangkan dilain sisi menganggap smelter harus dibuat di Papua dan diharapkan PT.FI bisa membangun akses-akses yang diperlukan seperti halnya pembangkit listrik dan lainya yang mendukung pembangunan daerah setempat.

Seperti diketahui sebelumnya PT. FI terkenal ‘bandel’ salah satunya masalah divestasi yang saat ini berproses pada surat peringatan kedua. Surat peringatan pertama telah dilayangkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Freeport pada November awal lalu. Seakan tidak ada itikad baik untuk menjalankan kewajiban divestasinya terhadap Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa PT. FI telah merobek kredibilitas Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Kasus lainnya, masalah royalti kekayaan negara yang telah dikeruk sejak 1967-2014, hanya 1 persen saja untuk emas dan kurang dari satu persen untuk tembaga yang disetorkan PT. FI ke Republik Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, sekaligus membandingkan dengan perusahaan tambang di dunia yang rata-rata membayar royalti emas 6-7 persen, dan tembaga sekian persen.

Mempertanyakan kembali tentang masih relevankah mempertahankan PT Freeport Indonesia dan kapan Negara Republik Indonesia mampu berdiri mandiri. Mengemban amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Semoga asas dasar tersebut tidak tertutup karpet merah kepentingan penguasa.

*) Mahasiswa Teknik Sipil 2014

Bagikan Artikel ini: