Bagikan Artikel ini:

surat edaran

Sofiati Mukrimah*

8 Oktober lalu, Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Badrodin Haiti meneken surat edaran dengan nomor SE/06/X/2015 yang membuat ‘gaduh’ masyarakat Indonesia. Surat edaran tersebut berisikan tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang dinilai Kapolri seringkali meresahkan masyarakat Indonesia. Namun, surat edaran ini masih menuai pro dan kontra sampai saat ini.

Menurut situs americanbar.org, hate speech adalah ujaran kebencian yang menyinggung, mengancam, atau menghina kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan, orientasi seksual, kecacatan atau ciri-ciri lainnya.

Yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia selanjutnya adalah adanya kabar miring bahwa surat edaran ini keluar untuk membungkam kebebasan berpendapat. Ancamannya tidak main-main: siapa yang melanggar akan masuk bui.

Pertanyaannya adalah, apakah yang membatasi permasalahan ujaran kebencian ini? Berdasarkan surat edaran ini, yang berupa ujaran kebencian adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Namun ada pertanyaan yang lebih substansial lagi: apakah memang Polri memiliki wewenang untuk menindak pelaku ujaran kebencian berdasarkan surat edaran yang dikeluarkannya sendiri? Tentu saja tidak. Anggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menilai kepolisian telah melanggar konstitusi, seperti yang dilansir merdeka.com. Hal ini karena surat edaran yang dikeluarkan Polri hanya bersifat panduan dan bukan menjadi hukum, karena Polri tidak memiliki kewenangan dalam membuat hukum. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 disebutkan Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Maka, ‘penegak hukum’ tersebut tentunya berbeda dengan ‘pembuat hukum’ yang fungsinya dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penegakan hukum terkait ujaran kebencian pun masih buram. Meski surat edaran ini diklaim mampu membuikan pelaku penebar kebencian, akan tetapi penegakan hukumnya masih berdasarkan peraturan formal yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, bila disimpulkan secara praktisnya surat edaran ini tidak ada urgensitas fungsional.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui komisionernya, Muhammad Norkhoiron menyatakan dukungan terhadap surat edaran ujaran kebencian ini seperti dilansir oleh kompas.com. Namun, ia juga mengkritik adanya poin pencemaran nama baik dalam ujaran kebencian yang tertera dalam surat edaran. Menurutnya, pencemaran nama baik berbeda konteks dengan ujaran kebencian. Hal ini tentunya menjadi ‘kecacatan’ lain SE/06/X/2015. Apalagi, pasal perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP sudah dicabut Mahkamah Konstitusi karena dinilai sebagai pasal ‘karet’ yang mudah disalahgunakan. Surat edaran yang seharusnya memiliki maksud dan tujuan yang jelas ini terkesan terburu-buru diteken. Urgensitas, landasan hukum, dan dampak sosial tidak dipikirkan secara matang.

Beberapa kali Kapolri menjawab pertanyaan soal alasan dibalik ditekennya surat edaran ujaran kebencian ini. Sayangnya, jawabannya hanya memberi kesan idealis. Dalam satu kesempatan, seperti diberitakan detik.com, Haiti menjelaskan alasan terbitnya surat edaran tersebut adalah untuk melindungi anggota Polri dalam menegakkan hukum. Tidak jelas bentuk perlindungan apa yang dimaksud bila surat edaran yang dimaksud saja tidak memiliki kekuatan hukum.

Sangat disayangkan niat baik Kapolri menuai kontroversi di sana-sini. Dukungan untuk niat baik ini seolah hanya sebatas ‘silakan laksanakan’ dan bukan dukungan moral sesungguhnya. Melihat respon masyarakat saat ini, alangkah baiknya bila Kapolri mencoba mendengarkan usulan masyarakat terkait surat edaran ini. Toh dikeluarkannya surat edaran ini juga untuk kebaikan masyarakat. Maka, idealnya, Kapolri juga mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Surat edaran yang menuai kontroversi bukan awal yang baik bagi sebuah upaya perlindungan terhadap masyarakat.

*) Mahasiswa Teknik Lingkungan 2013

 

 

Bagikan Artikel ini: