Bagikan Artikel ini:

onde

Judul: Onde Mandeh

Rilis: 16 Oktober 2014

Produksi: Watchdoc Documentary Maker

Durasi: 21 menit

Videografer: Dandhy D. Laksono dan Rudy P. Purwo

Di atas kapal layar itu salah seorang turis asing terlihat tersenyum. Menggunakan kacamata hitam dan kain penutup kepala, ia memandang kawasan yang dijuluki surganya Sumatera Barat itu. Setelah itu salah seorang perantau minangkabau menjelaskan bahwa, “Ini ada satu kawasan yang sangat menjanjikan,” namanya, lanjutnya, “Kawasan Mandeh.”

Potongan singkat itu menjadi pembuka dalam film dokumenter “Onde Mandeh” buatan Watchdoc Documentary Maker yang diunggah di salah satu situs berbagi video.

Mandeh adalah kawasan wisata di yang terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nama”Mandeh” diambil dari salah satu kampung dikawasan itu yang bernama Kampung Mandeh. Menurut berbagai sumber, Mandeh melingkupi 7 Kampung di 3 nagari yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian bertani, berternak dan nelayan.

Watcdoc, seperti biasanya, menghadirkan sisi lain dari segala macam eksotika kawasan tersebut. Di kawasan wisata ini terdapat pulau-pulau kecil seperti Pulau Traju, Pulau Setan Besar dan Kecil, Pulau Sironjong Besar dan Kecil. Dan terakhir Pulau Cubadak yang menjadi objek dari film dokumenter ini.

Berbagai pulau itu, menurut Darpius, warga Mandeh yang terlibat dalam konservasi Mandeh, seharusnya berstatus sebagai hak milik ulayat atau menjadi kewenangan masyarakat adat setempat, “Adat di Sumatera Barat memang seperti itu, jadi semua pulau dikuasai oleh adat.”

Namun, Pulau Cubadak sendiri ternyata dikontrakan untuk pihak asing. Darpius sendiri dalam film itu mencoba menolak spekulasi yang beredar yang menyatakan pulau tersebut dijual kepihak asing. “Pulau yang ada disini tidak ada satupun yang dijual. (Pulau disini) Hanya kontrak,” ujarnya, dan kontrak tersebut lanjutnya, “Berjangka.”

Darpius menuturkan bahwa pihak asing maupun lokal bisa mengontrak pulau-pulau tersebut bila konsep pariwisata yang diajukan tidak menggerus kearifan lokal setempat. Namun, gambaran yang ditangkap Watcdoc tidaklah demikian.

Salah seorang pengontrak di Cubadak, warga negara asing yang mempunyai sebuah resort terlihat tidak ramah terhadap rombongan pelancong, Darpius dan videografer Watcdoc. Lagipula, biasanya, menurut Darpius, pelancong lokal yang ingin sekedar merasakan pesisir pantai Cubadak atau berfoto ria hanya diberikan waktu 30 menitan.

“Ya dikasih waktu sebentar, biasanya paling lama setengah jam,” tutur Darpius.
Ketidakramahan itu terlihat jelas ketika salah seorang WNA menegur salah seorang rombongan yang membawa kamera profesional. Padahal, pelancong tersebut hanya ingin mengambil gambar bangunan kayu atau cottage yang terkesan tradisionil itu.

“Tadi ngambil gambar pondok, bukan orang. Tapi dilarang. Tapi inikan Indonesia, punya kita,” ujar fotografer tersebut.

Namun, dalam klarifikasi pengelola resort tersebut, yang belakangan resortnya diketahui adalah Cubadak Paradiso Village, Direktur Utama Dominique Murail, seperti yang dilansir republika.co. membantah pihaknya telah melakukan pengusiran terhadap wisatawan Indonesia yang sedang mengambil gambar di pulau itu.

Dominique mengatakan bahwa pengunjung yang hendak datang ke pantai Cubadak diminta meminta izin terlebih dahulu kepada pihak resort Cubadak Paradiso Village. “Kalau tamu resort tidak begitu ramai, kami selalu setuju. Apalagi, kalau pengunjung meminta izin kepada kami dengan sopan,” terang Dominique.

Film dokumenter yang berdurasi 20 menitan ini bisa dikatakan berbeda dengan produksi-produksi Watcdoc seperti “Samin Vs Semen”, “Belakang Hotel”, “Kala Benoa”, dan “The Mahuzes”. Selain persoalan durasi yang lebih pendek,  kedalaman isu yang digelontorkan patut disoroti. Berbeda dengan film-film diatas , film ini hanya mengambil sisi permukaan dari permasalahan yang ada. Pun pulau yang dijadikan objek hanya pulau Cubadak, padahal ada pulau-pulau lain yang bisa dijadikan pembanding. Bisa dibilang, objek pulau Cubadak saja tidak mungkin bisa merepresentasikan Kawasan Mandeh.

Disamping itu, film ini tidak melaksanakan prinsip cover both side  dimana tidak memuat pendapat dari pihak yang bersangkutan seperti pemerintah setempat dan pemilik resort. Perwakilan masyarakat yang diwakili Darpius juga patut dipertanyakan. Pasalnya kejelasan status Darpius masih diragukan, apakah sebagai tokoh masyarakat atau siapa.

Selain itu, perbedaan yang mencolok adalah terkait teknik mengambil gambar. Karena penggunaan pesawat nir-awak atau drone saat itu belum terlalu marak,  penonton  tidak akan mungkin menyaksikan gambaran lanskap  kawasan Mandeh dari udara seperti  film-filmWatcdoc belakangan ini.  Hal itu pastinya dikarenakan “Onde Mandeh”  yang dirilis tanggal 16 Oktober 2014 dan tidak termasuk dalam proyek Ekspedisi Indonesia Biru garapan Watchdoc.

Seperti yang diketahui, Ekpedisi Indonesia Biru memuat film-film dokumenter yang sudah disebutkan di atas dan dimulai dari Januari 2015. Namun, bisa jadi “Onde Mandeh” menjadi cikal bakal Ekspedisi Indonesia Biru yang berusaha mengambil sisi-sisi lain di balik keindahan Indonesia. Pun, mencoba mengeskplorasi sudut-sudut Indonesia yang jarang diketahui publik.

(Mufli Muthaher)

Bagikan Artikel ini: