Bagikan Artikel ini:

SOLIDpress.co, Kampus UGM – Jumat (6/11), telah diselenggarakan sebuah acara nonton bersama yang disambung dengan diskusi. Adalah film karya Watchdoc dengan judul ‘Alkinemokiye’ yang diputar. Film ini merupakan film dokumenter yang menggambarkan tentang perjuangan para pekerja Freeport. Alkinemokiye adalah film yang sarat dengan kekerasan, sebagai respons perjuangan pekerja Freeport ketika mencari keadilan.

Tiga orang ahli yang menjadi pemantik pada acara yang diadakan di Selasar Barat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada (FISIPOL UGM) ini adalah Bambang Purwoko ketua tim POKJA UGM untuk Papua, Muhtar Habibi peneliti Magister Administrasi Publik (AMP) FISIPOL UGM, dan Oktavian Pikei pegiat ‘Jangan Diam, Papua!’. Acara yang diselenggarakan merupakan kerjasama DEMA FISIPOL dengan ‘Gerakan Indonesia Berdaulat!’ beserta Keluarga Mahasiswa Papua Gajah Mada.

Menurut Surya Andika Putratama, adapun tujuan dari acara ini adalah mengajak dan menyadarkan masyarakat khususnya mahasiswa untuk lebih peka terhadap isu-isu kedaulatan termasuk di antaranya adalah kedaulatan agraria sehubungan dengan banyaknya konflik-konflik agraria di Indonesia. “Setidaknya kita tahu sebenarnya masih banyak hal-hal seperti dwifungsi ABRI ataupun ‘Soeharto effect’ dimasa sekarang,” tambah Surya sebagai pihak penyelengara acara.

Muhtar Habibi berkomentar bahwa film ini menyoroti perjuangan buruh di industri ekstraktif yang umumnya justru menyoroti segi lingkungannya. Ketidakberhasilan buruh dalam mencapai tuntutannya di film tersebut berkaitan erat dengan corak kapitalisme yang sedang berjalan sekarang.Titik tolak kapitalisme sekarang dimulai sejak tahun 1967 yaitu saat undang-undang penamaman modal asing dibuka untuk pertama kalinya.

Dalam penjelasan Muhtar, corak kapitalisme yang membuat buruh bisa ditekan baik secara ekonomi maupun secara politik bahkan melalui kekerasan adalah kapitalisme pasca kolonial, yang mana sering disebut dengan kapitalisme “jalan lain”.

Kapitalisme ini bersifat mengandalkan rente dari negara dan mengandalkan sarana-sarana represif untuk mengendalikan buruh. Kapitalis rente pada rezim Soeharto kian berkurang pengaruhnya dan berubah menjadi kapital non-rente atau kapitalisme pasar yang artinya kapitalisme yang mengandalkan logika, inovasi, dan produktifitas bukan hanya mengandalkan proteksi dari negara ataupun mengandalkan konsesi dari negara.

Pasca keruntuhan rezim Soeharto maka menurut Muhtar ada tiga faktor kunci dalam kapitalisme yang ada sekarang ini, terkait dengan mengapa gerakan buruh dalam film dokumenter tersebut tidak bisa mencapai target yang mereka inginkan.

Pertama, kapitalis rente meskipun semakin berkurang karena militer sudah tidak lagi mendapatkan konsesi yang bersifat monopoli, akan tetapi tetap menguasainya karena warisan rezim Soeharto. Namun pada realitanya kapitalis rente ini masih ada terutama di provinsi dimana kapitalime ini juga mengambil peran politik yang dominan di dalam pilkada-pilkada provinsi.

Kedua, kapitalis pasar yang semakin dominan. Ketiga, kapitalis asing dimana Freeport sebagai repesentatif dari kapitalis ini. Meskipun kapitalis asing (red-Freeport), mereka tetap mempunyai koneksi dengan para oligarki demi kebutuhan untuk mengamankan usahanya. Hal demikian yang membuat pendekatan para buruh berbeda. Terlebih Freeport sendiri merupakan industri ekstraktif yang mempunyai kemandirian dibandingkan dengan industri-industri lain. Logika semacam inilah kemudian membuat tekanan terhadap buruh semakin kuat .

Dalam screening film ini Bambang Purwoko lebih menyoroti perjuangan buruh Freeport dan relasi antar aktor ditingkat lokal. Menurutnya dalam film itu bangsa Indonesia sedang melawan ketidakadilan dan juga ‘ketidakberdayaan’.

Ironisnya pemerintah sendiri juga tidak mempunyai akses yang kuat terhadap PT. Freeport Indonesia dikarenakan kontrak karya awal 1967 memberikan otoritas yang besar terhadap manajemen Freeport untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang emas dan tembaga yang bisa dikatakan terbesar di dunia. Bambang Purwoko juga menggambarkan betapa sulitnya akses di PT tersebut. Salah satunya yaitu masalah parkir pesawat dan izin terbang pada bandara milik PT. Freeport Indonesia.

Tuntutan kenaikan upah dari $3,5 USD/jam menjadi $7,5 USD/jam masih terbilang sangat relevan bila dibandingkan dengan Australia yang mempunyai rata-rata upah pekerja tambang di atas $30 USD/jam. Dalam penjelasan berikutnya, ketidak-samaan perlakuan (red-upah) antara pekerja asing dan pekerja domestik -yang mana pekerja berkulit putih mendapatkan gaji lebih tinggi- juga tidak sesuai dengan kemampuan mereka, khususnya di tingkat manajemen. Hal ini masih belum bisa dibenahi oleh pemerintah. Menariknya lagi justru media-media nasional terkesan tutup mata terhadap tuntutan buruh Freeport.

Sebagai putra daerah, Octavian Pikei, mempertanyakan tindak represif militer terhadap buruh yang menuntut haknya. Menurutnya di dalam Freeport melekat erat permasalahan ekonomi dan juga politik. Hal tersebutlah yang menyebabkan negara dan aparat tetap mempertahankan atau melindungi Freeport.

Dalam tanggapannya terhadap salah satu pertanyaan, “Dimana negara?”, Pikei mengatakan “Orang Papua menganggap Freeport sebagai suatu negara dalam negara.” Dan menjadi persoalannya, lanjutnya, “Anakan negara justru lebih berkuasa dari negara induk yang ada.”

Hal itu dikarenakan mulai dari akses sampai kebijakan termasuk juga soal pemberian upah bagi para karyawan, sepenuhnya diatur oleh Amerika (persetujuan Freeport-Amerika), pemerintah sekalipun tidak mempunyai kewenangan untuk mengitervensi kebijakan-kebijakan yang sepenuhnya diatur oleh pihak perusahaan. Walaupun saham terbesar dimiliki oleh negara tetap, pemerintah tidak bisa mengambil sikap terhadap Freeport. Proses dilematis juga dirasakan pemerintah karena pada awalnya Freeport sepenuhnya diserahkan kepada Amerika. Persoalan juga muncul dari upah keamanan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan upah karyawan tiap tahunnya.

“Kita lihat saja apa kepentingan utama negara setiap pemerintahan yang baru, yaitu pertumbuhan ekonomi, dan apa implikasinya jika pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama? Ya, nilai-nilai lain harus dikorbankan.” Muhtar Habibi menjelaskan.

Dengan kata lain tujuan tersebut membuat buruh bisa ditekan untuk pertumbuhan ekonomi dengan dasar ‘demi bangsa’ untuk kebaikan bersama, tanggapannya di akhir sesi acara. “Freeport ini seperti kartu ‘truf’ yang apabila diotak-atik, kemungkinan besar pimpinan politik Indonesia jatuh atau harus diganti dan itu merupakan harga yang sangat mahal,” tutupnya.

“Setidaknya kita bisa menumbuhkan kesadaran akan realita bahwa kemerdekaan belum tercapai sepenuhnya dan menumbuhkan kesadaran bahwa kita belum bisa berdaulat di segala bidang,” harap Surya sebagai penyelenggara sekaligus moderator kepada peserta khususnya dan masyarakat pada umumnya di akhir acara.

(Suko Prayitno)

Reportase bersama: Alfin Fadhilah, Iqbal Ramadhan

Bagikan Artikel ini: