Bagikan Artikel ini:
Ketua LEM UII Dhimas Panji saat diwawancari di kantor LEM UII. (Foto: Rieza Arnas)

Ketua LEM UII Dhimas Panji saat diwawancari di kantor LEM UII. (Foto: Rieza Arnas)

SOLIDpress, Kampus UII Terpadu– Tepat 21 Oktober kemarin pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla serta jajaran menterinya dalam Kabinet Indonesia Hebat resmi genap setahun. Berbagai media massa nasional serta regional tak luput memberitakan setahun  Jokowi-JK ini. Pun, jejak pendapat dan survei terhadap kinerja Jokowi-JK setahun ini menghiasi layar kaca dan seluler pintar masyarakat.

Beberapa aktivis mahasiswa UII kali ini berkesempatan untuk mengomentari jalannya roda pemerintahan mereka setahun terakhir. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (LEM UII) Dhimas Panji berpendapat bahwa kinerja pemerintahan Indonesia belum maksimal. “Terkait masalah satu tahun ini, dengan dinamika politik yang ada di Indonesia dan juga melihat kinerja Jokowi, mungkin masih kurang,” ujarnya.

Kemandirian Ekonomi

Visi Jokowi-Jk yang bertemakan “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” dan jalan ideologis Trisakti yang diusung belum termanifes dalam kebijakan-kebijakannya.

Contohnya dalam kemandirian ekonomi, Dhimas berpendapat bahwa keran investor dan modal asing yang dibuka lebar-lebar itu, “Belum relevan dengan visi dan misi yang ditawarkan untuk menuju Indonesia yang berdaulat dan mandiri itu sendiri.”

Dhimas juga menganggap bahwa kebijakan tersebut seolah kontra produktif dengan visi dan jalan ideologis tersebut. “Bukan malahan kita sedikit maju, tetapi malah tersendat akan hal-hal itu.”

Seharusnya, menurut Dhimas, ketika berbicara terkait kemandirian ekonomi,“Saya rasa ya harus dari kita (Indonesia) sendiri.”

Samsul Ariski sendiri selaku Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat Wahid Hasyim UII berpendapat bahwa persoalan-persoalan investasi asing tersebut harus terselesaikan. Ia mengharapkan pemerintah tidak membuka sepenuhnya keran-keran investasi dan menghadirkan kembali fungsi regulasinya dalam mengatur investasi tersebut. Hal itu menurut ia diperlukan, “Agar nanti dampak-dampak yang diberikan tidak terjadi.”

Soal kemandirian ekonomi sendiri, Samsul berpendapat bahwa tidak semua kebijakan pemerintah kontra produktif dengan visinya.”Tapi di lain sisi memang kita bisa melihat bahwa hari ini impor pangan masih begitu besar, padahal salah satu agenda dalam Nawacita Jokowi adalah swasembada pangan.”

Pengamat ekonomi dari Insitute for Development of Economics and Finance, Aviliani SE, MSi, dalam Dialog Publik Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat Menghadapi Tantangan yang digelar atas kerjasama UIN Jakarta dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti dilansir UIN-Online, menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai bangsa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada negara lain.

Berkaitan dengan swasembada pangan itu sendiri, Samsul berpendapat bahwa hal itu berhubungan erat dengan reforma agraria. Tetapi ketika ditanyakan terkait bagaimana reforma agraria yang dilakukan pemerintah setahun terakhir, Samsul melihat bahwa pemerintah cenderung tidak pro terhadap rakyat.

Ia mencontohkan logika kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan Papua sebagai lumbung padi. “Kan ini sangat kontra, kalau kita mengacu kepada ekonomi kerakyatan Hatta, kearifan lokal rakyat inilah yang seharusnya menjadi landasan fundamental ketika pemerintah mau mengambil keputusan.”

Seharusnya, lanjut Samsul, karena kultur masyarakat Papua yang biasa makan sagu, maka kearifan lokal itu yang dijaga. “Kearifan ini yang dijadikan kekayaan atau menjadi sumber kekuatan agar kita bisa berdaulat dalam hal pangan.”

Ia sendiri berpendapat bahwa ketika Papua dipaksa menanam padi, “Maka apa bedanya dengan tanam paksa  yang dilakukan pemerintahan Belanda terhadap Jawa dan Sumatera jaman dulu?”

Reforma agraria sendiri menurut Badan Pertanahan Nasional, seperti yang dilansir dalam situs resminya merupakan proses penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunanaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah).

Samsul Ariski (memegang toa) orasi dalam rangka memperingati Hari Santri tanggal 22 oktober kemarin. (Foto: Dok. pribadi)

Samsul Ariski (memegang toa) orasi dalam rangka memperingati Hari Santri tanggal 22 oktober kemarin.                      (Foto: Dok. pribadi)

Menjaga Keberagaman

Indonesia lahir dalam keberagaman. Berbanyak-banyak suku dan ras serta budaya dan pemikiran mewarnai kehidupan di bumi pertiwi. Badan Pusat Statistik pada 2010 menyatakan ada 1.340 suku Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Namun, isu intoleransi menjadi salah satu dari 3 persoalan pokok bangsa yang tercantum dalam dokumen visi misi dan program aksi Jokowi-JK.

Dalam konteks “berkepribadian dalam kebudayaan” Jokowi-JK berkomitmen akan memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial. Secara umum, kebhinekaan tersebut dipahami sebagai sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain.

Namun, Dhimas Panji menilai setahun terakhir Jokowi-JK masih belum menemukan langkah konkrit dalam menjaga kebhinekaan serta pluralitas masyarakat Indonesia. “Jokowi belum terlalu banyak menjaga hal itu.” Menurut mahasiswa jurusan Ekonomi Islam ini, pemerintah hanya hadir ketika kasus intoleransi keberagaman itu sudah mencuat kepermukaan. “Sifatnya hanya seperti itu, bukan langkah preventif.”

Serupa dengan Dhimas, Samsul Ariski sendiri menganggap bahwa pemerintah belum merumuskan langkah preventif dalam mencegah maraknya konflik-konflik berlatar belakang intoleransi tersebut. “Ya, sejauh ini masih seperti itu.”

Ia sangat menyayangkan pemerintah yang seolah belum terlalu serius menangani isu tersebut. “Padahal hal ini sangat sensitif, “ ujarnya.

Menurut mahasiswa jurusan Psikologi ini, seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keamanan melakukan tindakan-tindakan pencegahan, terlepas dari siapa pun yan memiliki kepentingan atas itu.

Lingkungan Hidup Dinomorsekiankan

Di bidang lingkungan sendiri, Maulana Arif Rahman Hakim selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan periode 2014/2015 berpendapat bahwa dalam setahun ini, pemerintah belum terlihat mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Apalagi dalam mekanisme-mekanisme dan paramater-parameter dalam bidang lingkungan. “Memang belum diterbitkan, kalau dari segi mahasiswa saya masih melihat kondisi yang lama.”

Namun, mahasiswa yang akrab disapa Hakim ini mengapresiasi kebijakan Jokowi-Jk yang mempertahankan dan cenderung tegas kepada perusahaan dan industri terkait Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). “Secara umumnya, PROPER itu di mana industri serta perusahaan tidak hanya fokus terhadap produksinya, tetapi dia juga aware terhadap pengelolaan lingkungan. Sebagaimana contohnya pengelolaan limbah atau remediasi. Kalau di tambang itu bagaimana mereka me-revegetasi hutan,” jelasnya.

Di bidang keairan sendiri Hakim melihat bahwa pemerataan distribusi air bersih belum terlalu maksimal. Ia mencotohkan seperti di daerah Kalimantan bagian timur pelosok  sendiri masih menggunakan air dari permukaan seperti sungai. “Sehingga airnya gitu-gitu aja, PDAM pun di sana sistemnya kurang baik.”

Menurut mahasiswa yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPM U ini, seharusnya persoalan air bersih ini harus didukung oleh setiap masyarakat. Ia sendiri sangat mengapresiasi program 100-0-100 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya di mana pada 2019 nanti Indonesia ditargetkan 100 % Air bersih, 0% Pemukiman Kumuh, dan 100% sanitasi layak. “Pemerintah harus menggenjot itu agar 2019 bisa tercapai.”

Terkait persoalan air limbah sendiri Hakim berpendapat bahwa yang menjadi kendala dalam pengelolaannya adalah biaya yang mahal. “Untuk mengelola air limbah memang mahal, apalagi jika kita reuse jadi air bersih.” Menurutnya, pemerintah harus tegas terhadap industri-industri yang tidak mengelola limbahnya.

Perihal sanitasi, Hakim mejelaskan bahwa dalam setahun terakhir, pemerintah masih saja terlalu fokus dalam program community service yakni hanya memberikan layanan sanitasi. “Contohnya Sanimas, jadi dalam program itu, pemerintah hanya menyediakan misalnya WC-nya saja, tapi yang mengelola adalah masyarakat.”

Hal itu, menurut Hakim, jika dikawinkan dengan kondisi dan mental masyarakat yang masih konsumtif dan hanya bisa memakai, akan membuat pengelolaannya menjadi tidak efisien. “Maka dari itu pemerintah seharusnya tidak melupakan yang namanya community development.”

Community development sendiri menurut Hakim adalah program pengembangan dan pendidikan terhadap masyarakat agar mereka, “Paham terhadap sanitasi dan paham cara pengelolaannya.” Ia mengatakan bahwasanya memang saat ini pemerintah bisa dibilang mempunyai infrastruktur yang mendukung akan tetapi menurutnya pendidikan kepada masyarakatlah yang lebih penting untuk digenjot. ”Pola Community development harus dipush oleh pemerintah.”

Secara umum, bidang lingkungan, menurut Hakim seolah dinomorsekiankan oleh pemerintah dalam setahun terakhir. Hakim sendiri berharap agar pemerintahan Jokowi-JK segera bergerak terkait pengelolaan lingkugan yang efisien, baik dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Wakil Ketua DPM UII Maulana Arif Rahman Hakim. Ia adalah mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan ankgkatan 2012

Wakil Ketua DPM UII Maulana Arif Rahman Hakim. Ia adalah mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan ankgkatan 2012

(Mufli Muthaher)

Bagikan Artikel ini: