Bagikan Artikel ini:
Wakil Ketua DPRD Kebumen Bagus Setyawan (menggunakan seragam dinas coklat) saat sedang memberikan keterangan pers di Kantor Pemkab Kebumen (Foto:Mufli Muthaher)

Wakil Ketua DPRD Kebumen Bagus Setyawan (menggunakan seragam dinas coklat) saat sedang memberikan siaran pers di Kantor Pemkab Kebumen (Foto:Mufli Muthaher)

SOLIDpress.co, Kebumen – Sekitar 30 menit sebelum adzan dzuhur, Senin 14 September, merespon aksi yang digelar puluhan masyarakat Urut Sewu dan berbagai elemen gerakan mahasiswa, perwakilan DPRD keluar dari kantor dan menemui massa aksi. Adalah Bagus Setyawan selaku Wakil Ketua DPRD Kebumen yang memberikan keterangan pers terkait Urut Sewu. Berikut SOLIDpress sajikan petikan keterangan dari Bagus Setyawan:

Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat siang semuanya. Terima kasih sekali, saya berikan apresiasi yang besar kepada masyarakat kita. Tetapi yang jelas bahwa lembaga DPRD terus mencoba untuk melakukan proses dan terus melakukan kerja dan berpikir. Mungkin ada banyak hal dilapangan yang kemudian tidak kami ketahui. Ada banyak hal yang kami juga tidak bisa memantau, tetapi bahwa itu (persoalan urut sewu) adalah masalah kita bersama.

Tetapi yang jelas adalah bagaimana kemudian kita menyelesaikan masalah ini secara baik. Kita tidak menginginkan ada korban, kita tidak menginginkan ada hal yang kemudian itu menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Tetapi yang jelas sampai detik ini kita sedang mencoba untuk merumuskan, mencoba untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Urut Sewu. Jadi kami harap, kalau kita menahan diri dan sama-sama bersabar untuk kemudian menanti proses ini, karena ini memang sudah proses panjang dan kita juga secara kelembagaan mengadakan akselerasi, ingin mengadakan percepatan agar masalah ini tidak berlarut-larut.

Hari ini juga proses tersebut dijalankan. Kita lagi mencoba untuk mengambil kebijkan di Kebumen ini termasuk kepala-kepala desa yang berada di Urut Sewu, sedang membicarakan agar persoalan-persoalan selesai secara cepat dan ada win-win solusinya. Agar masyarakat kita dan pertahanan kita juga sama-sama terselamatkan di bumi kebumen kita ini.

Saya kira bahwa kita bersabar, menunggu keputusan, yang saya kira jam ini juga lagi rapat dan membahas persoalan-persoalan itu agar bisa terselesaikan dan kita tidak lagi ada masalah di Urut Sewu. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dan monggo bapak-bapak semua sambil menunggu apa yang sedang dibahas, dan syukur mendapat keputusan yang baik bagi kita semuanya, dan kita mencoba untuk selalu berprasangka baik untuk masyarakat Kebumen, untuk semuanya, termasuk pertahanan bangsa kita ini. Saya kira itu saja, kami mohon agar kita saling menjaga kondusifitas sambil menunggu keputusan dari bapak-bapak kita.

Setelah Bagus Setyawan memberikan siaran pers tersebut, Ahmad Muslihin selaku petani Urut Sewu memberikan pernyataan bahwa DPRD sebenarnya sudah lama bekerja, ” Saya tahu DPRD bekerja, tetapi tadi bapak bilang kami suruh berpikir positif, ya kita berpikiran positif, tapi maaf, 2000 pikiran positif kalah sama satu orang yang berpikiran nekat.”

Muslihin menjelaskan bahwa pemagaran yang dilakukan pihak TNI berada di tanah yang telah memiliki sertifikat dan Letter C desa, “Itu sangat jelas bahwa itu tanah petani,” ujar Muslihin. Pria yang lahir pada tahun 1977 ini kemudian menanyakan, “Nah sekarang kalau dari TNI nekat memagar, buktinya apa? Jadi masih kuat kami yang mempunyai Letter C desa.” Muslihin melanjutkan bahwa jika TNI ingin latihan bisa di tempat lain. “Silahkan di sebelah selatan, jangan di sebelah utara,karena kami memerlukan tanah itu untuk hidup, tanah kami hanya ada di situ,”

Bagus Setyawan kemudian langsung menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari seorang petani Urut Sewu tersebut.

Kita melakukan kerja juga butuh penilaian dari masyarakat. Artinya bahwa sampai detik ini sudah melalui tahapan-tahapan dan progres. Bahwa hari ini juga sedang memperbincangkan persoalan itu. Artinya bahwa apapun data, kita klarifikasi. Baik yang dari masyarakat maupun TNI. Kemarin juga Gubernur sudah mencoba memfasilitasi itu agar semuanya secara administrasi benar sehingga tidak ada gontok-gontokan antara masyarakat dan sebagainya.

Itu adalah masalah kita bersama. Saya mencoba bahwa kita sama-sama berpikir positif, kita juga berpikir positif untuk menunggu apapun hasil keputusan yang sedang dilakukan proses pembenaran ini, baik secara administratif dan juga secara sosial kemasyarakatan. Kami berterima kasih dapat masukan dari masyarakat, artinya itu menjadi pertimbangan kita dan juga sebagai pendukung agar kebijakan yang kita ambil bisa baik untuk semuanya.Itu harapan kami dan hari ini juga sedang dalam proses. Nanti akan kelihatan siapa sebenarnya secara hukum yang memiliki hak atas tanah itu.

Persoalan pemagaran adalah persoalan nasional, artinya wewenang pusat. Kami pun di daerah tidak bisa melakukan kebijakan apapun. Saya harap bahwa bapak-bapak juga bisa memahami ini. Tapi kami coba untuk bekerja dan bagaimana kemudian  kebijakan yang diambil bisa baik bagi semuanya. Saya kira itu.

Merespon pernyataan kedua dari Bagus Setyawan tersebut, salah seorang masyarakat Urut Sewu kemudian bertanya kembali terkait proses pemagaran. Ia menitikberatkan kepada koordinasi pemerintah Kebumen dengan pemerintah pusat sehingga berujung pada tidak adanya pemberitahuan kepada pemerintah desa terkait pemagaran yang dilakukan TNI tersebut. “Masyarakat enggak pernah dengar soal tanah yang mau dipagar itu. Saya bahkan bertanya ke kepala Desa saya. Kata kepala Desa saya pemagaran TNI itu sama sekali tidak ada suratnya, itu illegal, karena tanpa dokumen sama sekali,” ujar pria itu.

Menanggapi itu, Bagus Setyawan menyatakan bahwa DPRD sudah berulang kali memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui yang sesungguhnya terkait apa yang dilakukan pusat. “Dan saya pikir itu sedang berproses, dan ini merupakan langkah perbaikan untuk melakukan pendataan itu. Jika mungkin ada hal-hal yang keliru, nanti bisa diluruskan dalam proses perbaikan tersebut,” ujarnya.

Muslihin sendiri ketika ditemui usai keterangan pers dari DPRD Kebumen mengaku kecewa dengan keterangan Bagus Setyawan tersebut.  “Aku kecewa, saya sudah sering mendengar kata-kata seperti itu. Sepertinya bahasanya protokoler banget yah, bahasanya basi banget, dan kaku sekali,” ujar Muslihin.  Muslihin berpendapat sebagai wakil rakyat, DPRD Kebumen harus berpihak kepada rakyat, “Bukan berada di tengah-tengah. Nah muncul pertanyaan, dia itu mewakili siapa? Harusnya kan dia di depan rakyat,” kata Muslihin.

(Mufli Muthaher)

 

Bagikan Artikel ini: