Bagikan Artikel ini:
Sunu Nugroho (tengah) beserta Muhlisin (kanan) dan seorang Kepala Desa dari Urut Sewu memberikan keterangan seusai mediasi dengan TNI dan DPRD Kebumen (Foto:Mufli Muthaher)

Widodo Sunu Nugroho (tengah) beserta Muhlisin (kanan) dan seorang Kepala Desa dari Urut Sewu memberikan keterangan terkait hasil mediasi dengan TNI dan DPRD Kebumen (Foto: Mufli Muthaher)

SOLIDpress.co, Kebumen – Perundingan 7 Kepala Desa dari Urut Sewu bersama TNI dan DPRD Kebumen di Kantor Pemkab Kebumen yang agendanya membahas tentang persoalan Urut Sewu, Senin 14 September, menghasilkan keputusan untuk membentuk tim independen yang nantinya akan menelusuri kasus Urut Sewu. Tim itu sendiri terdiri dari unsur akademisi dari STPN, UGM, dan juga pemerintahan seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi, dan BPN Kebumen.

Hal itu disampaikan Widodo Sunu Nughroho selaku Kepala Desa Wiromartan di pelataran Kantor Pemkab Kebumen kepada massa aksi yang terdiri dari masyarakat Urut Sewu serta berbagai elemen gerakan mahasiswa. “Kesepakatan membentuk tim itu menunjukan bahwa kami (7 Kepala Desa) menolak mengumpulkan data-data, bukti-bukti kepemilikan tanah.”

Karena, lanjut pria yang akrab disapa Sunu ini, “Yang seharusnya mengumpulkan data atau menunjukan bukti kepemilikan tanah adalah TNI.” Selain itu, penolakan tersebut didasarkan karena kasus di Urut Sewu bukanlah konflik atau sengketa lahan, melainkan kasus perampasan oleh TNI. “Ini adalah kasus perampasan. Masyarakat sudah tinggal di situ mengelola dan memanfaatkan puluhan tahun tanah, dan kemudian tiba-tiba TNI melakukan pemagaran, merusak tanaman. Ini adalah perampasan,” tegas Sunu.

Sunu menjelaskan lebih lanjut bahwa perampasan termasuk dalam logika pencurian, dan yang seharusnya diperiksa adalah siapa yang mencuri. Pria yang rambutnya diikat ini menganalogikannya dalam sebuah kasus pencurian televisi. “Kalau kita kehilangan Tv, kira-kira yang harus diperiksa dan menunjukan bukti kepemilikan Tv  yang punya Tv atau malingnya?” Sunu bertanya. “Malingnya!” teriak beberapa warga.

Saat perundingan itu Sunu sendiri resah ketika warga yang harus memberikan bukti terlebih dahulu. Karena, lanjut ia, bukan seharusnya rakyat yang direpotkan dan selalu ditekan,”Padahal rakyat sebagai korban yang dirampas tanahnya, ini adalah logika terbalik dan sangat sulit untuk kita balik.”

Tetapi, keputusannya tidaklah begitu. Karena, lanjut Sunu, masing-masing pihak antara masyarakat Urut Sewu dan TNI diberikan batas waktu untuk menyerahkan data. “Maka kita akan kaji, memantau dan selidiki apakahtTim itu independen atau tidak.” Dan jika tim tersebut terbukti tidak independen, “Maka kita tidak akan mengikuti proses mediasi ini.”

Muhlisin sendiri selaku salah satu Kepala Desa dari Urut Sewu yang ikut mediasi juga menyampaikan kepada DPRD dan TNI bahwa pemagaran tanah sepihak yang dilakukan TNI agar bisa dihentikan telebih dahulu karena masih ada konflik. Tetapi apa daya, aspirasi tersebut ditolak mentah-mentah oleh TNI, “Pemagaran akan tetap lanjut,” ungkap Muhlisin menirukan salah seorang TNI di forum mediasi tersebut.

Sunu sendiri menyatakan bahwa perjuangan yang dilakukan akan terus dilakukan karena masyrakat Urut Sewu meyakini kebenaran yang ada. Ia melanjutkan bahwa yang diperjuangkan bukanlah semata-mata konflik tanah, “Tetapi ini adalah bagaimana kita menegakkan kebenaran, bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya,” jelas Sunu.

Selain itu, perjuangan tersebut juga menitikberatkan kepada profesionalisme TNI, “Agar TNI tidak ditakuti, tetapi disegani. Agar TNI tidak melakukan kegiatan yang sewenang-wenang. Agar TNI, dikemudian hari, tidak dikatakan sebagai perampas tanah rakyat yang itu akan sangat-sangat memalukan,” tegas pria yang juga menjadi korban TNI saat konflik tanggal 22 Agustus kemarin di desa Wiromartan.

(Mufli Muthaher)

Bagikan Artikel ini: