Bagikan Artikel ini:
Aksi di depan gerbang Kantor Pemkab Kebumen

Aksi di depan gerbang Kantor Pemkab Kebumen (Foto: Mufli Muthaher)

SOLIDpress.co, Kebumen – Sekitar puluhan masyarakat dan petani Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah beserta berbagai elemen gerakan mahasiswa yang berasal dari Kebumen, Jogja, Purwokerto, dll, Senin 14 September, mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk berunjuk rasa terkait konflik lahan pertanian di Urut Sewu antara petani dan TNI  yang belum juga usai.

Selain itu, aksi tersebut juga ditujukan untuk pengawalan terhadap 7 Lurah asal Urut Sewu yang sejak pagi itu memberikan bukti-bukti kepemilikan tanah pertanian sekaligus juga mengadakan perundingan dengan TNI. Perundingan itu sendiri dimediasi oleh DPRD setempat.

Hal ini disampaikan oleh Muhtazor Jamzuri selaku perwakilan Forum Pemuda Urut Sewu yang diwawancarai di sela-sela aksi. “Masyarakat petani yang diwakili kepala desa memberikan bukti-bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dan Letter C desa,” ujar Jamzuri.

Pada intinya, lanjut Jamzuri, aksi ini diadakan dengan tujuan mendukung para petani di Urut Sewu untuk memperjuangkan, bahwasanya tanah yang diklaim pihak TNI tersebut, adalah benar tanah petani, “Yang di mana sudah tercantum dalam sertifikat dan Letter C desa.”

Serupa dengan Jamzuri, Ahmad Muslihin, salah seorang petani dari Setro Jenar, salah satu kawasan di Urut Sewu, mengatakan bahwa aksi  ini ditujukan untuk mengawal wakil-wakil petani yang ada didalam kantor. “Kami ikut mengawal saja,” ujar pria kelahiran tahun 1977 ini.

Muslihin menuturkan bahwa aksi kali ini persiapannya cukup mepet, sehingga mengakibatkan massa dari masyarakat Urut Sewu yang datang berbeda jumlahnya dengan aksi-aksi yang pernah dilangsungkan sebelumnya, “Cuma sebagian warga yang sempat saja datang kesini,” kata Muslihin.

Dari aksi tersebut, muncul harapan-harapan terkait konflik di Urut Sewu. Muslihin sendiri berharap tanah itu dikembalikan pada rakyat. “Dulu memang Belanda yang punya, sekarang giliran penjajah sudah pergi, ya jangan diambil TNI dong. Ya dikembalikan ke masyarakat,” ujar Muslihin. Jamzuri sendiri berharap konflik cepat terselesaikan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang tanpa ada yang menghalang-halangi. “Permasalahan cepat selesai, pihak-pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini dan Badan Pertanahan Nasional segera turun,” tutup pria berumur 24 tahun ini.

(Mufli Muthaher)

Bagikan Artikel ini: