Bagikan Artikel ini:
 Teater Si Anak Fisip Unsoed mementaskan teatrikal "Omong Kosong Kemerdekaan"

Teater Si Anak Fisip Unsoed mementaskan teatrikal “Omong Kosong Kemerdekaan” (Foto: Mufli Muthaher)

SOLIDpress.co, Kebumen – Empat orang pria itu terlihat dikerumuni massa. Ada yang memakai baju dinas pemerintahan. Kedua lainnya memakai baju yang sudah lusuh dan celana pendek saja. Sedangkan yang satunya lagi memakai kemeja putih bersih dengan celana jeans panjang dan sepatu kets.

Beberapa menit kemudian terlihat pria yang memakai baju dinas dan kemeja putih itu diseret dan ditendang. Mereka diikat seperti seekor binatang. Dua orang dengan baju lusuh memegang selular dan bergantian -sambil masih tetap menyeret 2 orang lainnya- membacakan sajak-sajak yang cukup mengheningkan kerumunan massa yang berada di depan pintu gerbang Kantor Pemda Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Aksi teatrikal itu mewarnai unjuk rasa puluhan masyarakat, petani, serta mahasiswa dari berbagai daerah: Kebumen, Jogja, Purwokerto dll, Senin 14 September 2015, terkait permasalahan lahan pertanian di Urut Sewu yang belum juga usai.

Adalah Tukiban -yang menggunakan baju dinas pemerintahan- dkk, yang tergabung dalam Teater Si Anak Fisip Unsoed, yang memainkan pentas perlawanan tersebut. Teater Si Anak  kali ini mengangkat tema tentang “Omong Kosong Kemerdekaan”.

Tukiban menuturkan teater itu menggambarkan sebuah realitas kekinian di mana oknum-oknum birokrasi pemerintahan dan militer sering sekali memekikkan kata “merdeka” tapi justru hanya bualan semata. “Merdeka untuk siapa? Kedaulatan rakyat untuk siapa?” ujar Tukiban.

Saat ini, lanjut Tukiban, masyarakat bisa melihat bahwa pejabat dan militer justru merampas sumber-sumber penghidupan petani dan masyarakat sipil. “Katanya ingin mempertahankan kemerdekaan? Tapi para pejabat dan militer itu justru mempertontonkan hal yang sebaliknya,” kata Tukiban.

Teater Si Anak sendiri, dalam aksi teatrikal tersebut, hanya sedikit menggambarkan bahwa saat ini rakyat sedang diinjak-injak, “Entah itu oleh Pemerintah Daerah, Bupati, Gubernur kita Ganjar, atau oknum-oknum yang terkait dengan birokrasi pemerintahan,” jelas Tukiban.

Terkait salah satu adegan di mana terlihat birokrasi pemerintah diseret dan ditendangi oleh rakyat, Tukiban menjelaskan artinya. “Itu kalau rakyat sudah benar-benar marah, pada dasarnya kita menganut sistem dimana kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Jadi kalau misalnya rakyat terus ditindas, tidak menutup kemungkinan rakyat marah dan memutarbalikan realita saat ini, yang dulunya diinjak-injak, sekarang menginjak-injak akibat apa yang dilakukan birokrasi pemerintahan kepada mereka,” ujar Tukiban.

(Mufli Muthaher)

 

 

Bagikan Artikel ini: