Bagikan Artikel ini:
Ketua DPM UII Aldhi Setyawan bersama Rektor UII Harsoyo saat pembukaan Pesta 2015 (Foto:Iqbal Ramadhan)

Ketua DPM UII Aldhi Setyawan bersama Rektor UII Harsoyo saat pembukaan Pesta 2015 (Foto:Iqbal Ramadhan)

SOLIDpress.co, Kampus Terpadu UII – Seperti yang diketahui, Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (SU KM UII) yang ke-36, yang dibuka tanggal 3 juni 2015, belum juga rampung. Membayar kemoloran forum tertinggi mahasiswa-yang seharusnya dalam agenda rampung 21 Juni 2015 ini-Aldhi Setyawan selaku Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII (DPM UII) mengajukan 5 gagasan yang ia sebut sebagai Panca Cita.

“Karena kemoloran SU KM UII, tentu yang bertanggung jawab adalah DPM UII, dan itu (Panca Cita) juga dilatarbelakangi dengan momentum yang sedang terjadi dan akan terjadi kedepan,” ujar Aldhi. Alasan lainnya, lanjut Aldhi, karena itu memang, “Kewajiban DPM UII.”

Dari ke-5 gagasan itu, lanjut Aldhi, yang pertama adalah terkait mendefinisikan kembali Kuliah Kerja Nyata yang diterapkan di UII. Menurutnya, KKN perlu dikritisi menyangkut dana dan tepat atau tidaknya KKN ditempatkan sebagai satu-satunya bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. “Bukan berarti pengabdian kepada masyarakat yang tidak perlu diselenggarakan, tetapi apakah KKN itu tepat dikatakan hanya satu-satunya wadah di mana mahasiswa melakukan pengabdian,” jelas Aldhi.

Yang ke-2 adalah mengawal arah dan kebijakan kampus, terutama kebijakan yang khususnya bersinggungan langsung dengan KM UII. Aldhi mencotohkan soal Milad UII yang belum lama ini berlangsung. Ia mempertanyakan kenapa Milad selalu diadakan berdekatan dengan momen-momen yang sifatnya sakral. “Menjelang Pemilu 2014, menjelang Pemilukada serentak, kenapa di saat-saat seperti itu? Kemudian saya cari lagi dan lagi, akhirnya timbul beberapa hal yang mencurigakan.”

Tetapi hal-hal yang dicurigai tersebut, menurut Aldhi, “Belum bisa dipastikan ketika belum ada data yang jelas.”

Aldhi memastikan bahwa tak hanya soal Milad tersebut yang akan dikawal, “Untuk waktu yang dekat memang soal Milad karena itu terkait momentum, tapi untuk ke depan pastinya akan mengawal isu-isu misalnya wacana presensi 85% dan lain-lain,” jelas Aldhi.

Kemudian gagasan yang ketiga adalah terkait pengadaan gedung Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI). Hal ini perlu dilakukan karena menurut Aldhi islam adalah basis. “Dan juga karena kampus FIAI adalah corak dari UII itu sendiri.” Seharusnya, lanjut Aldhi, FIAI-lah yang harus dikedepankan, “Bukan Fakultas Hukum, bukan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan lain-lain karena dari segi fasilitas FIAI memang tertinggal dibanding fakultas lain.”

Yang keempat sendiri terkait loka karya. Loka karya ini menurut Aldhi akan diorientasikan ke konsepsi student government dan pola pengkaderan mahasiswa UII. Sifatnya sendiri, lanjut Aldhi, bukan DPM UII dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM F) yang mengadakan. “Tetapi pihak eksekutif yang akan disarankan untuk kemudian mengadakan pola pengkaderan yang betul-betul baku.”

Menurut Aldhi, pola-pola tersebut nantinya dapat membantu melihat mahasiswa yang berkualitas atau tidak, “Entah itu nantinya mau dibentuk semacam sekolah kepemimpinan 1, sekolah kepemimpinan 2, yang kemudian bisa menjadikan alat ukur bagi kemajuan mahasiswa itu sendiri.”

Soal loka karya mengenai student government, ketika ditanyakan urgensinya, Aldhi menuturkan bahwa perlu mengkaji kembali student government yang sudah dianut. Soalnya, lanjut mahasiswa jurusan hukum ini, ada beberapa pandangan yang mengemuka dari mahasiswa umum yang kurang tepat. Misalnya bahwa Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa adalah Presiden Mahasiswa. ”Aku katakan bahwa kita (KM UII) tidak ada yang namanya Presiden Mahasiswa, karena konsep student government yang dianut UII saat ini berbeda dengan kampus lain,” ujar mahasiswa yang diwawancarai di kantor LEM UII ini.

Sedangkan Panca Cita yang terakhir adalah mengawal isu-isu nasional. Terkait dengan momentum isu nasional yang sedang hangat, Aldhi menawarkan pengawalan isu soal konflik “Suparman Marzuki vs Sarpin Rizaldi”.

Namun, usulan Aldhi soal poin-poin dalam panca cita tersebut masih akan digodok di dalam internal DPM UII.

(Mufli Muthaher)

Bagikan Artikel ini: