Bagikan Artikel ini:
Satuan Penertib Lapangan (SPL) dalam Pekan Ta'aruf FTSP 2012. Dua tahun terakhir ini SPL berubah menjadi Divisi Penertib Lapangan (DPL).  (Foto: Osi Novenda)

Satuan Penertib Lapangan (SPL) menertibkan barisan dalam Pekan Ta’aruf FTSP 2012. Dua tahun terakhir ini SPL berubah nama menjadi Divisi Penertib Lapangan (DPL). (Foto: Osi Novenda)

Mufli Muthaher*

Opini ini pernah dimuat di buletin Landscape Edisi Maret 2015. Dipublikasikan disini untuk tujuan membuka ruang-ruang diskusi terkait gerakan mahasiswa FTSP dan UII secara keseluruhan.

Apa yang terlintas di benak kita ketika berbicara tentang Divisi Penertib Lapangan (DPL)-dalam Pekta FTSP? Tegas, beringas, cadas, tukang marah-marah, arogan dan lain halnya? Itu semua bisa jadi terlintas dalam benak kita. Paling tidak, dalam tulisan ini penulis tidak bermaksud menelisik cara DPL yang terkesan “keras” terhadap mahasiswa baru tersebut. Soalnya, hal itu hanya berkaitan dengan metode penyampaiannya saja. Penting tidak penting, kita semua memang perlu mengkaji kembali terkait metode penyampaian tersebut. Apakah masih relevan atau tidak.

Tetapi, dalam tulisan ini, penulis lebih tertarik menelisik tentang salah satu muatan ideologis yang dibawa oleh DPL-kemudian disampaikannya kepada mahasiswa baru dengan gaya khas tersebut- dan dampak signifikan yang terjadi di diri mahasiswa dan bagi Lembaga Kemahasiswaan FTSP. Salah satu muatan yang tak pernah absen disampaikan DPL adalah terkait peran dan fungsi mahasiswa.

Disini bukan berarti muatan terkait nilai-nilai keislaman tidak penting. Tetapi, penulis berkeyakinan bahwasanya peran dan fungsi mahasiswa juga berkaitan erat dengan nilai-nilai keislaman. Dimana kedua semangat (baca: cita-cita) tersebut melebur menjadi satu kesatuan secara utuh dalam pasal-pasal yang termaktub dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa (PD KM UII) dan Ketetapan Sidang Umum KM UII.

Kita tentunya masih bisa mengingat slogan-slogan mahasiswa sebagai Agent of Change, Social Control, dan lain-lain yang dilontarkan oleh DPL di arena per-ospek-an. Kini, mari kita merenung, apakah muatan peran dan fungsi mahasiswa tersebut masih diyakini oleh mahasiswa FTSP secara luas? Ataukah, paling tidak, apakah masih diyakini oleh aktivis lembaga kemahasiswaan FTSP (selanjutnya disebut aktivis FTSP)? Atau, jangan-jangan, slogan-slogan tersebut hanya diamini dan diyakini pada saat Pekta saja? Atau, yang paling parah, hanya berakhir di “mulut” DPL belaka?

Dalam permasalahan ini, pertanyaan tersebut bisa terjawab dengan melihat aktivitas kelembagaan mahasiswa FTSP-dimana lembaga kemahasiswaan FTSP merupakan representasi dari mahasiswa  FTSP itu sendiri. Dalam pengamatan penulis, beberapa kegiatan yang telah dilakukan bisa dibilang lebih cenderung terfokuskan kepada bidang minat bakat (melalui Porseni), keakraban (acara malam keakraban), akademis (seminar-seminar dengan disiplin ilmu masing-masing), dan pola-pola pengkaderan tersistematis melalui pembentukan kepanitiaan untuk acara-acara yang telah disinggung tadi. Kegiatan-kegiatan yang disinggung bukan berarti tidak penting, tetapi bukan berarti  juga menjadi fokus utama.

Disini, kegiatan-kegiatan penunjang untuk mendukung  daya kritis-sehingga menimbulkan suatu gerakan yang peduli terhadap isu-isu kerakyatan- jarang sekali dilakukan. Diskusi-diskusi hanya membentur di persoalan-balik lagi ke tadi: Minat bakat, keakraban, akademis, pengkaderan tersistematis. Sehingga menimbulkan sikap  tak acuh dan antipati terhadap problema yang terjadi di dalam masyarakat. Pada akhirnya, membuat lembaga kemahasiswaan menjadi terkesan elitis, borjuistik dan non-populis– yang seakan kontra dari peran dan fungsinya.

Disisi yang lain, mental pragmatis aktivis FTSP masih menjamur. Pragmatisme disini terwujud dengan anggapan bahwasanya berkiprah di lembaga kemahasiswaan sangat penting untuk menunjang dunia kerja (dimana nantinya bisa bekerja di perusahaan ternama-yang nantinya akan mendapatkan gaji yang melimpah), melatih komunikasi (agar tampil keren saat diwawancara ketika masuk kerja), dan segala hal yang menyangkut kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dalam perspektif pragmatisme tersebut, lembaga kemahasiswaan FTSP, oleh aktivisnya hanya dijadikan sebagai alat.

Logika yang dibangun aktivis lembaga kemahasiswaan tersebut, tidak lain dan tidak bukan, muncul akibat kurangnya kesadaran akan peran dan tanggung jawab sebagai mahasiswa maupun sebagai mahasiswa yang berlembaga. Cara memutus logika berpikir yang telah menjadi dogma tersebut, mau tidak mau dengan cara memahami kembali konteks historis pergerakan mahasiswa.

Hal ini diperlukan sebagai suatu refleksi dalam memaknai setiap perjuangan gerakan mahasiswa dan belajar daripada itu. Selain itu, diskusi-diskusi menyangkut tema peran dan fungsi mahasiswa harus diadakan. Jangan sampai tema tersebut hanya berakhir di muncung DPL pada saat Pekta saja. Beberapa Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) bisa mengadakan diskusi yang berkaitan dengan isu-isu ketekniksipilan, lingkungan, kearsitekturan yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak kepada masyarakat.

Disamping dua permasalahan yang menonjol diatas: Orientasi minat bakat dan pragmatisme aktivis, kesadaran politik lembaga kemahasiswaan belum juga terbangun. Disini penulis tidak mencoba mengkaitkan kesadaran politik itu dengan politik mencari kekuasaan (biasanya terjadi dimasa-masa Pemilihan Wakil Mahasiswa) yang dimana aktivis FTSP lebih terfokus untuk bagaimana caranya agar bisa duduk di kursi legislatif dan eksekutif terutama di tingkat Universitas. Pada intinya hanya untuk mencari pengaruh dan hanya sebatas “Sing penting mahasiswa FTSP iki kudu ono neng DPM U karo LEM U, Mbuh piye carane,” tanpa ada niatan mewujudkan Lembaga Kemahasiswaan yang responsive dan peduli dengan isu-isu kerakyatan diluar sana.

Kesadaran politik yang dimaksud disini adalah dimana lembaga kemahasiswaan menyadari bahwasanya “politik adalah panglima”. Dimana setiap perumusan kebijakan, setiap ketidakadlilan yang ada dibangsa ini, segala urusan berkehidupan, itu semua ditentukan oleh keputusan politik. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain ditentukan oleh lembaga politik formal kita yang mempunyai mentalitas korup. Disini bukan berarti pula penulis mencoba mengarahkan lembaga kemahasiswaan FTSP untuk berpolitik ibaratnya wakil rakyat kita di senayan. Pun bukan mau mengarahkan lembaga kemahasiswaan untuk terlibat terkait isu-isu elit politis yang jauh dari persoalan kerakyatan.

Tetapi disini bagaimana kesadaran politik itu bisa digunakan sebagai alat dalam menganalisis segala perubahan sosial yang terjadi-tanpa meninggalkan aspek ekonomi, hukum, sosial, lingkungan, ekologis, kebudayaan, dll. Pun berupaya dalam merumuskan suatu strategi dalam mengawal isu-isu kerakyatan yang kadang kala tidak menjadi perhatian media massa. Sehingga pada nantinya ada upaya untuk menyatukan wacana dan praksis.  Maka dari pada itu diskusi-diskusi terkait relasi penguasa (Eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan korporasi (pemilik modal) perlu menjadi perhatian yang baru bagi aktivis FTSP.

Terkait pendidikan politik dan gerakan, aktivis FTSP bisa membuka komunikasi dengan lembaga kemahasiswaan yang ada di UII yang kemudian bisa membangun suatu konsolidasi yang solid untuk memperjuangkan agenda-agenda kerakyatan. Aktivis FTSP pun tidak menutup kemungkinan untuk berjejaring dengan kawan-kawan gerakan mahasiswa eksternal kampus. Dimana penulis berkeyakinan bahwasanya pola-pola gerakan mahasiswa eksternal telah berjalan dengan sistematis yang pastinya mempunyai kesadaran peran dan fungsi mahasiswa serta kesadaran politik yang sedikit diatas Aktivis FTSP. Aktivis FTSP, maka dari pada itu, harus membuang segala doktrin negatif atas gerakan eksternal – yang turun-temurun telah ada-yang menjadi semacam dogma di bawah atap Kampus FTSP.

Bersikap kritis terhadap gerakan mahasiswa eksternal boleh-boleh saja.  Tetapi, bukan berarti malah memusuhi dan menjadi antipati terhadap gerakan mahasiswa eksternal. Maka dari pada itu, perlu adanya niatan baik dari aktivis FTSP maupun gerakan mahasiswa eksternal untuk memperbaiki hubungan yang selama ini terkesan tidak akur-saling mencurigai satu sama lainnya.

Hal yang perlu diyakini aktivis FTSP adalah bagaimana membangun gerakan bersama antar gerakan mahasiswa internal dan eksternal yang terstruktur, sistematis dan masif. Soalnya situasi pergerakan mahasiswa di UII saat ini adalah “Lesuh-karena-tidak-bergairah-sehingga-menyebabkan-impoten-dan-mandulnya-daya-juang.”

Dari gerakan bersama itu,  muncul harapan dimana UII sebagai Kampus Perjuangan tidak hanya menjadi mitos belaka. Pun, harapan agar sekiranya muatan-muatan yang dibawa DPL tidak hanya berakhir di “muncung DPL” dan terkesan seremonial Pekta saja. Kemudian, pada akhirnya, terciptanya mentalitas mahasiswa yang populis, tidak apatis, responsif, non-elitis, non-borjuistik dan inklusif yang ikut membawa serta nilai-nilai keislaman-yang telah termanisfestasikan dalam Visi Misi UII dan PD KM UII. Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat !

*) Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Angkatan 2012

Bagikan Artikel ini: